IMALA tuding KPU Lebak Pungli Honor PPK dan PPS
Lebak,Suara Republik News. – Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak melakukan pungutan liar Berdalih Pajak terhadap honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Pungutan tersebut dilakukan dengan dalih untuk bayar pajak penghasilan sebesar lima persen.
Ketua Imala Aswari mengatakan, menerima keluhan terkait pungutan dengan dalih pajak dari KPU Kabupaten Lebak. Karena itu, Imala melakukan audiensi dengan KPU Lebak untuk mempertanyakan dasar hukum pungutan kepada anggota PPS dan PPK se-Lebak.
“Iya, kami menerima banyak masukan terkait pungutan yang dilakukan KPU Lebak. Dalihnya uang tersebut untuk bayar pajak,” kata Aswari Rabu 29 Maret 2023.
Dijelaskan Aswari, sesuai Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 pajak penghasilan (PPH) 21 hanya diberlakukan untuk Badan Ad Hoc yang berstatus pegawai negeri sipil. Namun, anggota PPS dan PPK yang bukan PNS pun dipungut dengan besaran lima persen.
“Ketika kami audiensi, KPU Lebak beralasan memungut pajak dengan cara dipukul rata. Karena untuk kehati-hatian KPU jika sewaktu-waktu Negara memerintahkan untuk memungut pajak (kepada Badan Ad Hoc) dan KPU Lebak sudah melakukannya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut jelas tidak berdasar. Apalagi setelah ditelusuri, KPU kabupaten kota lain tidak melakukan pungutan dengan dalih pajak kepada PPS atau pun PPK.
“Ini jelas mengada-ada dan kami simpulkan KPU Lebak berasumsi dan memiliki aturan main sendiri,” tegasnya
Salah seorang anggota PPS yang namanya enggan di publikasikan membenarkan pungutan yang dilakukan KPU Lebak.Honor PPS tersebut semuanya ditransfer ke rekening masing-masing anggota Badan Ad Hoc,Setelah itu,Ada arahan untuk membayar pajak dan dikoordinir oleh sekretariat PPK.
“Dari bank enggak ada pemotongan sama sekali.Tapi setelah itu ada arahan untuk bayar pajak lima persen,sedangkan yang tidak punya NPWP enam persen,”terangnya.
Dia mengungkap,anggota Badan Ad Hoc banyak yang mengeluh pungutan yang dilakukan KPU Lebak.Namun mereka tidak berani untuk bersuara.karena khawatir akan mendapat masalah dari PPK maupun KPU Lebak.
“Pada takut mau ngomongnya.Tapi kita harap pungutan pajak ini dihilangkan agar tidak membebani penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris KPU Lebak Mohamad Rukbi membantah tuduhan dari Imala.Kata dia Pungutan kepada anggota Badan Ad Hoc dilakukan sudah sesuai SOP (Standar Oprasional Prosedur ) yang dilakukan KPU Lebak .
“Itu bukan pungli,Tapi pajak harus dibayarkan.karena mengacu pengalaman 2018 lalu,Semua penghasilan Badan Ad Hoc dipotong pajak,” Kata Rukbi.
Namun,Rukbi mengakui sekarang ada keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur masalah tersebut.Dalam keputusan KPU tersebut anggota Badan Ad Hoc yang berstatus PNS honornya dipotong,sedangkan yang bukan PNS sesuai keputusan hasil rapat tidak akan dipotong.
“Pemotongan ini dilakukan,Karena khawatir akan ada temuan dari inspektorat KPU RI .Nanti mereka pertanyakan kenapa yang ini nggak bayar pajak,sedangkan yang sebagian lagi bayar pajak.”
Rukbi menambahkan honor Badan Ad Hoc PPS baru dibayarkan satu bulan,sedangkan PPK honor yang dibayarkan dua bulan.Hingga sekarang belum semua uang yang dipungut dari Badan Ad Hoc tersebut terkumpul.
“Jadi Uangnya juga belum semuanya terkumpul,” Tukasnya.
(Wan)
