Polisi menetapkan tiga tersangka dugaan kasus mafia tanah di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
TANGERANG. Suara republik news. Com. Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus mafia tanah di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Mereka adalah Hengki Susanto (58), Hendra (64), dan Rohaman (52), mantan Kepala Desa Kohod.
Salah satu dari mereka, Hengki Susanto, mengajukan Praperadilan melalui kuasa hukumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak praperadilan tersebut pada Selasa, 23 Januari 2024.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan LSM kepada Kades Kohod saat ini pada pertengahan Agustus 2023. Polisi melakukan penyelidikan setelah temuan pemalsuan dokumen tanah garapan.
Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh unit Harda Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, melibatkan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli hukum pidana. Kasus ini terkait dengan pemalsuan dokumen tanah timbul di laut, yang dibuat oleh mantan kepala desa berinisial R (52).
“Tanah tersebut merupakan tanah timbul berupa daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di pantai, seharusnya penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara. Namun, oleh tersangka R dibuatkan dokumen palsu atas permintaan tersangka HS dan H,” ungkap Kapolres.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah memeriksa tujuh orang saksi, termasuk ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan, serta ahli hukum pidana. Lebih lanjut, Zain menjelaskan bahwa 94 bidang lahan seluas 553 hektare telah dibuatkan dokumen palsu oleh tersangka HS dan H, kemudian ditawarkan kepada pengembang.
“Tersangka R (mantan kades) menerima sejumlah uang sebagai kades yang menandatangani dokumen tanah timbul tersebut,” tambah Zain. Proses pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu lama karena tersangka HS dan H selalu mangkir dari panggilan polisi, bahkan H sempat dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2, dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas kepala desa dan pemalsuan dokumen untuk menguasai tanah timbul di laut.
(Rosita)
Editor:Enjelina
