Menteri Keuangan Srimulyani ( poto SRN )
Jakarta, Suararepubliknews.com Menteri Keuanagan Srimulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) telah disahkan DPR, maka tahap selanjutnyabagaimana landasan UU menjadi sebuah tahapan Proses Pemindahan dan Pembangunannya.
Tahapan Pemindahan dan pembangunan ini terdiri dari lima tahapan:
Tahap PertamaTahun 2022 sampai tahun 2024 tahap kedua hingga kelima dari tahun 2025 sampai tahun 2045.
Tahapan pertama yang sanagat kritis imbuh mantan Direktur bank Dunia ini mengatakan aspek pendanaanya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya pembangunan Ibu Kota dan pemindahannya akan dibuat rencana induk atau master plan yang tertuang dalam Peraturan Presiden, namun dalam hal ini dari lembaga terkait dilaksanakan kementerian PUPR terkait akses atau jalan yang sangat penting maupun alternatif pelabuhan sebagai momentum pembangunan dijalankan.
Dalam pembahasan identifikasi wilayah dan kawasan inti pemerintahan tahun 2022 sampai tahun 2024 bagaiman desain pembangunan pemerintahan.
Tahun 2022 hingga tahun 2024 aspek pendanaan Ibu Kota baru dan paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 T sekaligus momentum pembangunan Ibu Kota Baru hinga akses infra struktur dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi ekonomi nasional.
Disinggung tahun 2024 anggaran akan lebih besar karena diikuti pemilihan umum akan ibahas bersama dengan Bapenas kebijakan Ekonomi Makro dan pokok fiskal.
Periode 2022 dan 2024 penanganan Covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit maksimum 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan tetap terjaga.
Untuk jangka menengah tahun 2025 hingga 2045 estimasi menengah hingga panjang tergantung yang membutuhkan APBN secara langsung dan dari sisi infra struktur seperti air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik semuanya akan diistal dan dibangun dan kemungkinan akan kerja sama dengan publik dan badan usaha pasti akan membutuhkan dukungan APBN imbuh menkeu. (SRN )
Editor : M. Munthe
