Home / Jakarta

Rabu, 18 November 2026 - 17:47 WIB

Menunggu 3 Tahun Tanpa Kepastian, Keluarga WBP Tagih SK PB ke Komisi XIII

Jakarta, Suara republikNews. Com,17 November 2026 — Perwakilan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tergabung dalam Tim Posko Perjuangan SK PB(Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat) bersama LSM Geram Banten Indonesia, resmi mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ke DPR-RI Komisi XIII pada Selasa (17/11/2026).

S. Widodo, S.H., M.H., Ketua LSM Geram Banten Indonesia, DPC Kota Tangerang, bersama Tim Posko Perjuangan SK PB menyerahkan secara langsung surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nomor 20/PER/LSM/GERAM/BTN-IND/DPC/KOTA/TNG/XI/2026, yang diterima oleh Sekretariat Komisi XIII DPR-RI.

 

 

Permohonan ini berkaitan dengan penundaan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) tanpa alasan hukum yang jelas. Saat di Gedung DPR-RI, S. Widodo menegaskan,

“Penundaan penerbitan SK PB tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat kemanusiaan warga binaan beserta keluarganya. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan masalah ini hingga terbit kepastian hukum, dan siap menempuh segala jalur hukum dan advokasi.”

LSM Geram Banten Indonesia berharap permohonan RDP ini dapat diselesaikan Komisi XIII DPR-RI dan juga mengajukan permohonan kolaborasi advokasi masyarakat kepada Dr. Rieke Diah Pitaloka ,M.Hum Anggota Komisi XIII DPR RI

Dalam surat tersebut, penundaan ini disebut sebagai dugaan maladministrasi, penundaan yang tidak semestinya, serta dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Bukti pendukung yang diserahkan meliputi: bukti penyampaian surat ke Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, dan 11 Surat Kuasa Khusus dari keluarga WBP.

Kurnia, relawan Tim Posko Perjuangan SK PB yang beranggotakan hampir 50 orang dari keluarga WBP se-Indonesia, mengatakan,

“Saya hanya bertindak atas dasar rasa kemanusiaan. Banyak warga binaan mengeluh kesulitan mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat, khususnya kasus narkotika. Hingga kini jawabannya hanya ‘menunggu’ atau ‘sedang diverifikasi’, tanpa kejelasan apa pun.”

Baca Juga  Ironis! Faisal Dikeroyok di Depan Penyidik Polda Metro Jaya, Negara Dinilai Tak Berdaya Lindungi Rakyatnya

Hal senada disampaikan Jamal dari Aceh, yang telah menanti hampir tiga tahun SK PB istrinya yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamiskin, Bandung,

“Istri saya sudah menjalani proses asimilasi dan memenuhi syarat, tapi sampai hari ini hanya disuruh menunggu. Ini tidak hanya terjadi pada saya, banyak warga binaan mengalami hal yang sama.”

Sementara itu, Aan yang menantikan SK PB anaknya di Lapas Kelas I Kota Tangerang selama hampir dua tahun, menyatakan,

“Saya menanti tanpa kepastian. Bergabung dengan Posko Perjuangan SK PB karena banyak yang bernasib sama, namun hingga kini belum ada kejelasan.”

Sebelumnya, surat permohonan percepatan SK PB telah dikirim ke Ditjenpas pada 11 November 2026, namun sampai hari ini belum ada tanggapan resmi . Padahal, WBP yang diusulkan telah memenuhi seluruh syarat dengan berkas lengkap dan sidang TPP telah lolos. Namun SK-nya belum juga terbit.

Oleh karena itu, LSM Geram Banten Indonesia bersama Tim Posko Perjuangan SK PB meminta Komisi XIII untuk memanggil tiga pihak dalam RDP:

1. Dirjenpas — terkait kebijakan penerbitan SK PB
2. Direktur Pembinaan Narapidana — terkait hambatan penyelesaian berkas
3. Ombudsman RI _ terkait dugaan maladministrasi

Usulan RDP diharapkan dapat digelar pada Kamis, 19 November 2026, pukul 10.00–12.00 WIB. LSM Geram Banten Indonesia dan Tim Posko Perjuangan SK PB berharap agar DPR-RI Komisi XIII dapat memperjuangkan nasib Warga Binaan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sekaligus mengurangi beban overkapasitas lapas yang juga berdampak pada efisiensi anggaran negara.( Rosita)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Layanan Contact Center 110 Berlaku Nasional, Polri Pastikan Bisa Diakses Gratis di Seluruh Indonesia

Jakarta

Pemkot Cirebon Salurkan Bantuan PKH dan Sembako, Dorong Keluarga Penerima Manfaat Lebih Berdaya

Jakarta

Jogetan DPR, Aktivis: Skandal Visual yang Membunuh Kredibilitas dan Menghukum di Ruang Publik Digital

Banten

Ditutup Bupati Ratu Zakiyah, Pulo Ampel Juara Umum MTQ ke 55 tingkat Kabupaten Serang 2026.

Jakarta

Bangunan Hampir Rampung Diduga Belum Kantongi PBG, Tim Investigasi Tidak Temukan Papan Informasi Proyek di Kalideres

Jakarta

Prestasi Gemilang Anggota Brimob Polri: Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel Raih Medali Emas Dan Pecahkan Rekor Dunia Di Ajang Asian Rifle/Pistol Championship 2026 India

Jakarta

Pengamanan Mudik Lebih Baik Dari Tahun Lalu, Terima Kasih Polri

Jakarta

Komisi III Apresiasi Polri yang Tangkap 6 Orang yang Terlibat di Grup FB ‘Fantasi Sedarah’

Contact Us