AMBON, suaraRepublikNews.com–Polda Maluku memperkuat penegakan hukum melalui percepatan penanganan kasus dugaan pencurian merkuri di Kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku. Tiga orang telah ditetapkan tersangka dan berkas perkara telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Penanganan ini merupakan implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri di bidang penguatan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan penanganan perkara adalah komitmen Polda memastikan setiap tindak pidana diproses berdasarkan alat bukti dan hukum yang berlaku.
“Polda Maluku mendorong setiap perkara diproses profesional, objektif, dan akuntabel, dari penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke JPU,” ujar Rositah.
Kasus dilaporkan melalui LP/B/397/IX/2026/SPKT/POLDA MALUKU tanggal 14 September 2026. Peristiwa terjadi Senin, 14 September 2026 di Kantor Dinas ESDM, Jalan Kebun Cengkeh, Sirimau, Ambon.
Pengungkapan bermula saat pihak ESDM menemukan jejak kaki di ventilasi gudang penyimpanan. Saat diperiksa, pengaman ventilasi rusak dan merkuri yang disimpan hilang.
“Tiga Tersangka Ditetapkan”
Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku menetapkan tiga tersangka: HB (43), HM (34), dan AS (59).
Hasil pemeriksaan, HB diduga melakukan pencurian 11 kali dengan cara memanjat pagar, menggunakan kunci duplikat pintu utama, lalu merusak pengaman gudang dengan obeng.
Dalam satu aksi, HB mengambil satu botol merkuri dan menyerahkannya ke AS. AS bersama HM kemudian membawa barang itu dengan sepeda motor ke rumah AS.
HB mengakui telah mencuri 11 kali dan menjual merkuri ke seseorang berinisial NY seharga Rp9 juta – Rp10 juta per botol. AS dan HM mengakui terlibat dalam satu kali aksi bersama HB.
“Berkas Diserahkan ke JPU”
Penyidik telah menyerahkan berkas perkara Tahap I ke JPU pada 2 November 2026. Penyidikan didukung pemeriksaan 6 saksi, olah TKP, pemeriksaan tersangka, dan penyitaan barang bukti.
Barang bukti yang disita: 10 karung putih, 22 botol air mineral 600 ml dibungkus lakban cokelat, 3 lembar berita acara penyerahan barang bukti, serta dokumen rekening koran Bank Maluku Malut dan BCA.
Per 17 November 2026, penyidik melakukan pemenuhan petunjuk JPU (P-19) sebelum berkas dikembalikan ke kejaksaan untuk penelitian lebih lanjut.
Kabid Humas menegaskan proses tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus tuntas sesuai mekanisme hukum.
“Yang jadi prioritas adalah memastikan proses penegakan hukum berjalan tuntas. Penyidik harus memenuhi petunjuk jaksa dan membangun koordinasi dengan kejaksaan agar ada kepastian hukum,” tegas Rositah. ( Dhet ).










