Lihat apa yang saya bagikan! @MIUI
Cirebon, SRM -Menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk memaknai kemerdekaan melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Makna kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai seremoni, tetapi juga melalui pelayanan publik yang mudah, jelas, dan adil, serta pembangunan yang mampu mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.
Berbagai layanan publik terus dikembangkan dan diperbaiki, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, layanan perizinan, hingga layanan berbasis digital maupun tatap muka.
Sejumlah kebutuhan pelayanan publik tersebut juga dapat diakses masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cirebon. Kehadiran MPP mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
Upaya pembenahan pelayanan publik tersebut mulai dirasakan masyarakat. Zardin Harlan (51), warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, menilai pelayanan pemerintah saat ini semakin tertata. Menurutnya, petugas juga turut membantu memberikan informasi dalam proses pelayanan.
“Pelayanan saat ini saya selalu merasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun,” ujar Zardin.
Meski menilai pelayanan semakin baik, Zardin berharap informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan terus diperkuat. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak perlu bolak-balik ketika dokumen yang dibawa belum lengkap.
“Harapannya lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi ke masyarakat, dengan alur Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, sampai RT,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Juhaeriyah (38), ibu rumah tangga warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan. Ia menilai pemanfaatan teknologi mulai membuat informasi dan sejumlah layanan publik lebih mudah diakses masyarakat.
“Sekarang terasa lebih mudah dan cepat, terutama karena adanya layanan secara online dan informasi yang lebih mudah diperoleh,” ujar Juhaeriyah.
Menurutnya, pelayanan berbasis digital tetap perlu berjalan berdampingan dengan pelayanan tatap muka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat tetap memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik.
“Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil merupakan salah satu bentuk kemerdekaan bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik tanpa dipersulit,” katanya.
Selain melalui pelayanan publik, makna kemerdekaan juga tercermin dari pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan yang mendukung kenyamanan serta aktivitas masyarakat.
Bagi warga, pembangunan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu bentuk kemajuan yang paling mudah dirasakan.
Widyo Priatno (47), warga Syekh Magelung, Kelurahan Kejaksan, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, menilai kondisi jalan menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari.
“Kalau kami para ojol mah berharap jalan mulus. Karena kalau jalan rusak, kendaraan cepat rusak juga,” ujar Widyo.
Ia juga melihat adanya perubahan pada kawasan Sungai Sukalila yang mulai ditata. Menurutnya, penataan tersebut memberikan dampak terhadap kenyamanan kawasan.
“Dengan adanya penataan kawasan Sukalila, menurut saya agak nyaman karena tidak ruwet lagi dengan parkir sembarangan di sepanjang pinggiran sungai,” katanya.
Upaya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan tersebut juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih Kota Cirebon.
Sejumlah penghargaan dan capaian tersebut antara lain:
– Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026
– Total Pencapaian Pelayanan KB Metode Operatif Wanita (MOW) Tahun 2025
– Capaian Rumah Data Kependudukan Paripurna lebih dari 100 persen
– Pelaksanaan Fasilitasi Siperindu Terbanyak (kategori minimal 4 kali)
– Terbaik Pertama Kategori Pengendalian Inflasi – Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026
– Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut
– Juara II Sayembara Penanganan ODGJ Terbaik – Kategori Dinas Sosial Kabupaten/Kota
– Juara Terunik Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2026
– Juara Umum Porsenitas XIII KUNCI BERSAMA 2026
– Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat – Anugerah Koperasi Jawa Barat 2026
– LPM Award 2026
– Kota Cirebon meraih Hasil Penilaian PEKPPP Top 10 Nasional
– Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025
– Public Service Award 2026 Jawa Barat
Bagi Pemkot Cirebon, berbagai penghargaan tersebut bukan sekadar catatan prestasi. Penghargaan menjadi penguat sekaligus pengingat bahwa pelayanan publik, perlindungan kesehatan, pengendalian ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat harus terus diarahkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Penghargaan tersebut juga bukan menjadi tanda bahwa seluruh pekerjaan telah selesai. Pemkot Cirebon menyadari masih terdapat berbagai hal yang perlu terus dibenahi, mulai dari kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, pemerataan layanan digital, kualitas pelayanan tatap muka, hingga respons terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Karena itu, semangat kemerdekaan terus dimaknai sebagai ruang untuk bekerja, mendengar, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan.
Kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan, tetapi harus semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Cirebon. (Rilis/ Mh)
