JAKARTA BARAT – Pemilik usaha PANJI SATRIA BAHARI, Nuryanto, yang juga menjabat Ketua RT 05 Kelurahan Kamal, Kalideres, mengirimkan Hak Jawab kepada redaksi https://suararepubliknews.com atas berita 16 November 2026 berjudul “Ketua RT di Kalideres Diduga Jalankan Pabrik Paralon Tanpa Izin Produksi.”
Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (2), redaksi memuat Hak Jawab tersebut secara proporsional sebagai berikut:
“Tuduhan tidak ada izin produksi TIDAK BENAR. Kami memiliki NIB dengan KBLI 22230 – Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya, KBLI 38302 – Daur Ulang, dan KBLI 46694, serta Izin Usaha Industri yang berlaku efektif sejak 3 Agustus 2019.

Tuduhan warga tertekan dan mengalami gangguan kesehatan TIDAK BENAR. Tidak pernah ada laporan warga kepada RT/RW setempat.
> Foto dalam berita diambil dari dalam area produksi privat kami pada 6 November 2026 pukul 12.27 WIB tanpa izin kami.
> Saya tidak pernah bertemu, tidak pernah diwawancarai, dan tidak pernah memberikan izin kepada wartawan pengirim berita untuk masuk dan mengambil foto di area usaha saya.”
> Nuryanto, PANJI SATRIA BAHARI, Jakarta 16 November 2026
TANGGAPAN & VERIFIKASI REDAKSI:
Redaksi menghargai Hak Jawab tersebut. Namun setelah diverifikasi, ada 4 poin penting yang belum dijawab oleh Hak Jawab tersebut:
1. NIB BUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN, BUKAN IZIN LINGKUNGAN
Nuryanto menyebut NIB 9120002810033 dengan KBLI 22230, 38302, 46694. Redaksi menegaskan, berita awal tidak pernah menuduh tidak punya NIB.
Namun berdasarkan KLBI 22230 umumy di sarankan atau di wajibkan berlokasi dikawasan peruntukan industri (KPI)
Justru pengakuan memiliki KBLI 38302 – Daur Ulang.
2. SOAL IZIN USAHA INDUSTRI 2019, BELUM DIBUKTIKAN
Nuryanto mengklaim Izin Usaha Industri berlaku efektif sejak 3 Agustus 2019. Dalam Hak Jawab yang dikirim, yang dilampirkan hanya fotokopi NIB dengan bagian NPWP, No. HP, dan Email ditutup. Redaksi belum menerima salinan Izin Usaha Industri, SNI Pipa PVC, maupun Sertifikat Standar yang dimaksud.
Redaksi terbuka jika Nuryanto bersedia menunjukkan dokumen lengkap tersebut untuk diverifikasi ke OSS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.
3. SOAL WARGA TIDAK MELAPOR KE RT/RW
Nuryanto menyatakan tidak pernah ada laporan warga ke RT/RW setempat. Perlu dicatat, yang bersangkutan adalah Ketua RT 05 itu sendiri. Warga yang merasa terganggu sulit melapor kepada pihak yang diduga menjadi pemilik usaha itu sendiri.
Keluhan warga justru disampaikan kepada wartawan dan media, melalui rekaman terhadap beberapa warga setempat, dan ketua Rt 010 ,ada rekaman dan ft bersama, serta telah diteruskan redaksi ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat untuk dilakukan sidak. Kewenangan menilai ada atau tidaknya gangguan kesehatan ada pada DLH dan Dinas Kesehatan, bukan pada pemilik usaha.
4. SOAL FOTO DAN TIDAK PERNAH DIWAWANCARAI
Nuryanto menyebut foto diambil dari dalam area produksi privat tanpa izin pada 6 November 2026 pukul 12.27 WIB.
Redaksi menegaskan, foto dan video yang diterbitkan diambil dari area terbuka yang terlihat dari jalan umum dan dari area penimbunan sampah yang tidak berpagar, bukan dari dalam ruang produksi tertutup. Dokumentasi dilakukan untuk kepentingan publik terkait dugaan pencemaran lingkungan, yang dilindungi UU Pers Pasal 4 ayat (3) dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan.
Terkait wawancara, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi melalui surat konfirmasi dan berupaya menghubungi melalui sambungan telp wa kepada pemilik namun pemilik menjawab belum ada waktu, sebelum berita ini terbit. Hak Jawab ini adalah bentuk konfirmasi yang kami terima dan kami muat.










