Lebak, Suararepubliknews – Pembangunan jaringan tersier di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan karena kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek ini.
Masyarakat mempertanyakan kualitas pekerjaan dan potensi penyalahgunaan anggaran karena tidak adanya informasi yang jelas tentang proyek ini.
Papan informasi di lokasi proyek mencantumkan besaran anggaran sebesar Rp407.017.000, namun tidak mencantumkan volume pekerjaan yang jelas, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui detail tentang proyek ini.
Hal ini sangat berbeda dengan harapan masyarakat yang ingin mengetahui secara transparan tentang proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah mereka.
Ketua Kelompok di Desa Bolang, Tisman, mengatakan bahwa sistem pembayaran proyek ini dilakukan secara harian.
“Untuk pembayaran setor nota dan segala sesuatunya, kami diarahkan untuk menemui atau menghubungi Bapak Gigin,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa progres pengerjaan proyek selalu dilaporkan melalui foto yang dikirimkan ke Bapak Gigin atau melalui grup WhatsApp yang disediakan sebelum dan sesudah pekerjaan dilakukan.
“Bagi yang menanyakan terkait proyek ini, kami diarahkan untuk menghubungi Bapak Gigin,” tambahnya.
Namun, identitas dan peran Bapak Gigin sendiri masih menjadi misteri bagi masyarakat.
Kepala Desa Bolang, Ace Wirja, saat dikonfirmasi terkait adanya pembangunan tersebut pada Senin, 27 Oktober 2025, di kantor desa Bolang, mengaku tidak mengetahui identitas pemborong dan sosok Bapak Gigin.
Menurutnya, desa telah mengajukan proposal untuk pembangunan jaringan tersier ini dan merasa bahwa proses pelaksanaan proyek kurang transparan dan tidak melibatkan pihak desa secara langsung.
“Kami merasa bahwa kami hanya sebagai penonton dalam proyek ini, padahal proposal ini diusulkan oleh desa. Kami ingin transparansi dan kejelasan tentang proyek ini, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tambah Ace Wirja.
Ia juga mempertanyakan peran Bapak Gigin sebagai kontraktor atau penanggung jawab proyek, mengingat proyek ini dilaksanakan secara swakelola.
“Jika Bapak Gigin adalah penanggung jawab proyek, maka kami ingin tahu apa kualifikasi dan pengalamannya dalam menangani proyek ini. Jika tidak, maka siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas proyek ini?” tanya Ace Wirja.
Selain itu, Ace Wirja juga mempertanyakan ketidakjelasan informasi tentang volume pekerjaan di papan informasi proyek.
“Papan informasi proyek hanya mencantumkan besaran anggaran sebesar Rp407.017.000, namun tidak ada informasi tentang volume pekerjaan yang jelas. Ini sangat tidak transparan dan membuat kami khawatir tentang kualitas dan akuntabilitas proyek ini,” ungkapnya.
Masyarakat meminta pemerintah untuk bertindak tegas dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Proyek pembangunan jaringan tersier ini terdiri dari tiga titik lokasi, yakni Desa Kadujajar, Desa Bolang, dan Desa Malingping Selatan, yang diharapkan dapat meningkatkan akses air untuk masyarakat setempat.
Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, masyarakat khawatir bahwa proyek ini hanya akan memberikan manfaat bagi segelintir pihak.
Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini, serta memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan dapat menindaklanjuti temuan-temuan ini dan memastikan bahwa proyek-proyek serupa di masa depan dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah mereka adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.(Iwan H)
