Ketua Dewan Kehormatan DPP-PPDI, Irjen Pol. Dr. Abdul Gofur, Drs, SH., M.H, di Ballroom Mahligai Hotel Arya Duta, kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Pekan Baru (RIAU) -Dewan Pengurus Pusat, Organisasi Pers, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), hari ini, Rabu, 09/08/2023 secara resmi dilantik oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP-PPDI, Irjen Pol. Dr. Abdul Gofur, Drs, SH., M.H, di Ballroom Mahligai Hotel Arya Duta, kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Sekretaris Jenderal DPP-PPDI, Jonni P Simaremare, ST, yang didampingi oleh wakil Sekretaris Jenderal, Rifky Rizal Zaman, SH, saat konferensi Pers hari ini di Pekanbaru mengatakan, panitia pelaksana pelantikan DPP-PPDI sudah siap untuk menggelar pelaksanaan pelantikan, dimana setelah DPP-PPDI pada bulan Februari 2023 lalu usai melaksanakan Deklarasi resmi terbentuknya DPP-PPDI.
“Sebagai organisasi yang resmi dan berskala nasional, maka DPP-PPDI, harus dilantik, karena selain sebagai bentuk perkenalan kepada seluruh rakyat Indonesia, pelantikan ini juga bagian dari agenda penting bagi DPP-PPDI, mengingat banyaknya daerah-daerah yang mengajukan mandat pembentukan DPC dan DPD PPDI, ” Sebut Jonni.
Diakuinya, bahwa pelantikan DPP-PPDI bukanlah tujuan akhir dari organisasi, melainkan justru awal sebuah perjuangan. Kabarnya, organisasi Pers PPDI yang dikomandoi oleh jurnalis senior Riau, Feri Sibarani, STP.,S.H itu, kini tengah menggagas berbagai program Nasional untuk sebuah terobosan dalam dunia Pers Indonesia, yang ketahui sarat dengan permasalahan.
“Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani, kini sedang konsentrasi mengurai berbagai permasalahan dunia Pers kita, dimana masalah-masalah tersebut selama ini berdampak buruk bagi ekosistem Pers Indonesia. Salah satunya adalah, bagaimana mendorong insan pers Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, sebagaimana dengan profesi-profesi lainnya, ” Jelas Jonni.
Menurut Jonni, sejumlah persoalan yang sudah di identifikasi oleh DPP-PPDI, melalui arahan Ketua Umum, Feri Sibarani, adalah, antara lain terkait penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi wartawan, kemudian mendorong pemerintah di seluruh Indonesia agar memberi ruang dan porsi anggaran yang sesuai dan relevan kepada perusahaan-perusahaan Pers di Indonesia, agar tercipta ekosistem Pers yang sehat dan kemerataan ekonomi sesuai dengan konteks Negara Demokrasi yang anti monopoli, adil dan makmur.
Hal itu menurut Jonni adalah sesuatu yang mutlak dan mungkin untuk dilakukan, mengingat, sesuai dengan pernyataan Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani, bahwa anggaran dalam APBD atau APBN adalah kekayaan Pemerintah yang diperoleh dari rakyat dan direalisasikan untuk satu tujuan, yakni kesejahteraan rakyat.
“Sebagaimana dalam pernyataan Ketua Umum kami, Feri Sibarani, jangan dikira bahwa insan Pers itu bukan rakyat. Coba dihitung di seluruh Indonesia ini, ada berapa juta jumlah penduduk kita yang berprofesi sebagai wartawan. Dimana-mana ada wartawan. Mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok desa ada wartawan, karena sesuai dengan fungsinya, Pers adalah kontrol sosial dan pengawas atas penyelenggaraan Negara, sehingga mereka ada dimana-mana, ” Ujarnya.
PPDI menurut Jonni sangat mengutuk pihak-pihak yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Disebutkan olehnya, Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani, sangat menentang sikap Kelompok-kelompok yang menganggap kelompoknya yang paling wartawan daripada yang lain. Bahkan Feri Sibarani menyebutkan tindakan itu adalah pembunuhan karakter.
“Jadi sekali lagi, dalam momen pelantikan DPP-PPDI ini, saya ingin menyatakan, bahwa PPDI sudah komitmen untuk sebuah perjuangan berat demi menyelamatkan banyak wartawan yang terancam putus asa dan kehilangan profesi akibat kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang terindikasi mempersulit kehidupan Pers di Indonesia melalui aturan-aturan yang dikeluarkan dan di edarkan kemana-mana,” Pungkasnya.
(Demak S)
