Kejati Jambi Gelar FGD Rumuskan Kebijakan Optimalisasi Penanganan Korupsi Berbasis Data dan Kerjasama Antar Lembaga

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengadakan kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan terkait optimalisasi penanganan perkara korupsi dengan fokus pada pengembalian keuangan negara

FGD Bahas Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Pelacakan Aset dan Kolaborasi Lintas Sektor

Jambi, suararepubliknews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengadakan kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan terkait optimalisasi penanganan perkara korupsi dengan fokus pada pengembalian keuangan negara. Acara ini berlangsung di Aula Kejati Jambi pada Senin (7/10/2024), dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari instansi terkait, termasuk Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Pertanahan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Provinsi Jambi.

Acara FGD dibuka oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Riono Budisantoso, SH.MA, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga negara dalam upaya optimalisasi pengembalian keuangan negara melalui penanganan perkara korupsi.

Kejaksaan dan Lembaga Lainnya Harus Berkolaborasi dalam Pelacakan Aset

Diskusi yang dilakukan dalam kegiatan ini menyoroti peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum (APH) yang memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga lain, terutama dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian aset. Rumusan penting yang dihasilkan dari pertemuan ini adalah penekanan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata, terutama dalam pemulihan kerugian, baik bagi negara, korban, atau pihak yang berhak.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya Kejaksaan untuk melakukan pelacakan aset sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara. Dalam proses ini, penegakan hukum harus dilakukan dengan mematuhi prosedur kerja yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

FGD Dorong Keterlibatan Intelijen dan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan

Lebih lanjut, pertemuan ini bukanlah yang pertama dan terakhir. Kejaksaan diharapkan terus meningkatkan kolaborasi, terutama dengan lembaga keuangan dan objek pelapor seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta instansi terkait lainnya seperti kantor pertanahan dan kantor dukcapil.

Dalam jangka panjang, Kejaksaan didorong untuk lebih terencana dalam pelaksanaan tugasnya, memperbaiki kinerja berbasis anggaran, dan membangun pola kerja yang inklusif antar lembaga. Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, sekaligus membantu menciptakan keteraturan dalam pengelolaan aset negara.

Kehadiran Pejabat Eselon dan Kajari Wilayah Jambi Ikuti FGD

FGD ini juga dihadiri oleh para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator, Pejabat Eselon IV, dan sejumlah Jaksa Fungsional di lingkungan Kejati Jambi. Selain itu, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah hukum Kejati Jambi juga mengikuti diskusi ini melalui sarana video conference, menunjukkan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung upaya penegakan hukum yang lebih inklusif dan berbasis data.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Kejati Jambi untuk memperkuat kerjasama lintas lembaga dalam menangani kasus korupsi, sekaligus meningkatkan efektivitas dalam pengembalian keuangan negara yang telah dirugikan.