Kota Bandung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, lakukan pembahasan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemprov Jabar TA 2021. Adapun pembahasan P2APBD tersebut, tengah dilakukan di tingkat pembahasan oleh komisi.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe menyebut, dari hasil pembahasan pihaknya bersama mitra kerja Komisi V bahwa secara umum target-target yang diberikan Pemprov Jabar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tercapai dengan baik meskipun di tengah kondisi keuangan yang minim.
“Saya kira ini penghargaan dari kami untuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja dengan baik dan luar biasa walaupun di tengah kondisi (keuangan) yang sangat minim,” katanya di Kota Bandung, Kamis (29/6/2022).
Harris mengatakan saat ini dukungan anggaran yang sudah baik, oleh karena itu pihaknya ingin setiap OPD dapat meningkatkan lagi kinerjanya dan apa yang telah terjadi pada tahun lalu harus diperbaiki dengan tidak membiarkan dinas-dinas bekerja di tengah kondisi keuangan yang tidak baik.
“Kita harus meningkatkan mutu yang ada sekarang ini, tentunya didasari dengan anggaran yang cukup besar. Saya kira yang harus kita tingkatkan terus, apakah itu soal pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja, pemuda dan olahraga, cukup banyak yang harus kita perbaiki,” ucapnya.
Sementara itu terkait dengan adanya sejumlah dinas yang memiliki Silpa. Harris menyebut, bahwa dari hasil penelusuran, terjadinya Silpa tersebut akibat adanya gagal lelang dikarenakan adanya kendala teknis saat lelang berlangsung.
“Memang ada beberapa hal yang disampaikan OPD adalah terjadinya gagal lelang, karena pada saat pelelangan harga-harga barang sudah cukup naik sehingga membuat mereka untuk tidak mungkin melaksanakan itu,” pungkasnya.
Humas DPRD Jabar
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat
Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, SE. SH., M.Si
