DOLOKSANGGUL, SRN – Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH.,MH yang diwakili Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah Senin, 6 April 2026 melalui zoom meeting di Ruang Rapat Setdakab.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan diikuti secara nasional oleh pemerintah daerah bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait.
Turut hadir pada zoom meeting dari Pemerintah Pusat Sekretaris Jenderal Kemendagri, Perwakilan Bulog Muhammad Wawan Hidayanto, Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D, Satgas Pangan RI Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, serta Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pemerintah daerah agar tetap fokus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas beras, cabai, bawang, daging ayam, dan minyak goreng karena kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang utama inflasi di daerah. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan diminta terus dilakukan pasca-Lebaran agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengawasan distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga di tingkat konsumen.
Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan, pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan penyaluran dan pemanfaatan anggaran kesehatan, terutama untuk mendukung pelayanan dasar di puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, serta pelaksanaan program prioritas kesehatan masyarakat. Daerah diminta segera menuntaskan kesiapan administrasi, sinkronisasi data, percepatan dokumen, dan pelaporan agar serapan anggaran semester I Tahun 2026 berjalan optimal.
Dalam pembahasan Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan nyata berupa penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyesuaian regulasi daerah, serta dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik guna mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa pengendalian inflasi, percepatan layanan kesehatan, dan pembangunan rumah rakyat harus berjalan beriringan karena ketiganya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta daya beli daerah.
Bupati Humbang Hasundutan melalui Kepala Bappelitbangda menyatakan komitmen untuk jalin sinergitas program daerah dengan Pemerintah Pusat. Turut mengikuti rakor tersebut Kadis Kesehatan dan P2KB Alex Gultom, Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu, Kadis Pertanian Tukka Siahaan, Kabag Perekonomian dan SDA Mariani Sinaga dan perwakilan OPD Lainnya ( Manda ).
