JAKARTA BARAT — Suara Republik. News. Com Sebuah pengakuan mengejutkan muncul langsung dari lingkaran terdekat pengelola pabrik penggilingan sampah plastik yang berlokasi di Jalan Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Tim investigasi Suara Republik yang mendatangi lokasi, merekam langsung pernyataan seorang warga bernama Egar, yang mengaku sebagai ponakan dari pemilik pabrik.
“Iya, usaha saya tidak ada izinnya. Kenapa? Emang kalau memang melanggar hukum tulis sebesar-besarnya di semua media. Dan urusan apa dengan kalian menanyakan izin saya.”

Kalimat itu diucapkan secara terbuka dan tegas oleh Egar saat tim menanyakan kelengkapan dokumen operasional pabrik. Tim Suara Republik memiliki rekaman suara pernyataan tersebut sebagai bukti sah pengakuan tidak adanya izin usaha di lokasi tersebut.
PELANGGARAN HUKUM — DITULIS SEBESAR-BESARNYA
UU No. 18 Tahun 2008 — Pengelolaan Sampah
Pasal 27 ayat (1): Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah WAJIB memiliki izin dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.
Pasal 59 ayat (1): Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah TANPA IZIN = PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH).
UU No. 32 Tahun 2009 — Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 33 ayat (1): Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup WAJIB memiliki Izin Lingkungan.
Pasal 98 ayat (1): Melakukan kegiatan TANPA Izin Lingkungan = PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH).
UU No. 1 Tahun 2024 — Perizinan Berusaha
Pasal 11 ayat (1): Setiap pelaku usaha WAJIB memiliki Perizinan Berusaha sebelum memulai dan menjalankan usaha.
Pasal 124: Menjalankan kegiatan usaha TANPA Perizinan Berusaha = Denda Administratif PALING BANYAK Rp10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) + Penghentian Kegiatan.
Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 — Pengelolaan Sampah
Pasal 16 huruf b: DILARANG menumpuk, membuang, dan/atau mengelola sampah di tempat yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
Pasal 43 ayat (1): Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 huruf b = PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 6 BULAN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
UU No. 13 Tahun 2003 — Ketenagakerjaan
Pasal 86 ayat (1): Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja. Warga sekitar juga berhak atas lingkungan yang sehat.
Pasal 187: Mengabaikan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja maupun lingkungan pemukiman = PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH).
TANGGAPAN & LANGKAH LANJUT
Pengakuan terbuka dari Egar — pihak yang mengelola usaha ini — memperkuat fakta bahwa pabrik penggilingan sampah plastik ini secara sadar dan sengaja beroperasi melawan hukum. Kalimatnya sendiri kini menjadi bukti terkuat: “Tulis sebesar-besarnya di semua media.” Kami melakukannya bukan karena diminta, tetapi karena hukum harus ditegakkan dan fakta harus diketahui publik.
Tim Suara Republik telah menyerahkan salinan rekaman pernyataan beserta dokumen temuan lapangan kepada:
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta
Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
Kantor Camat Kalideres
Bawaslu Polres Jakarta Barat
Kepada pemilik dan pengelola pabrik: Segera hentikan seluruh kegiatan penggilingan sampah plastik ini sampai seluruh perizinan terpenuhi dan lingkungan warga dinyatakan aman. Warga berhak hidup sehat. Usaha tanpa izin bukan sekadar masalah administrasi — ini adalah tindakan pidana yang merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan orang banyak.
Kepada instansi terkait: Warga menunggu tindakan nyata. Jangan biarkan ketakutan warga berlanjut. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu.(Rosita/ team)










