JAKARTA BARAT — Suara Republik — Sebuah pabrik pembuatan pipa paralon yang berlokasi di Jalan Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, kini menjadi sorotan serius. Pabrik yang diduga beroperasi tanpa izin produksi yang lengkap ini ternyata dikelola oleh ketua RT yg bernama Nuryanto, sehingga membuat warga merasa tertekan dan enggan melapor meski mengalami dampak kesehatan yang nyata.
Senin 16 nopember 2026.

Sebelumnya, Media Garuda Nasional telah melayangkan surat konfirmasi terkait keabsahan operasional pabrik tersebut. Saat ditanya, pemilik usaha awalnya mengaku memiliki izin yang lengkap. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, yang tersedia hanyalah izin daur ulang sampah plastik saja — tidak ada izin produksi barang jadi, izin lingkungan, maupun izin usaha industri.
“Dia bilang izinnya lengkap, ternyata hanya izin daur ulang. Padahal yang dilakukan adalah memproduksi pipa paralon dalam skala besar,” ungkap tim investigasi Suara Republik.
Warga sekitar mengeluhkan kondisi yang sangat mengganggu. Debu halus menyelimuti lingkungan rumah, bau bahan kimia menyengat tercium setiap hari, dan banyak warga mulai mengalami keluhan kesehatan seperti sesak napas, batuk-batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Namun ketakutan melaporkan karena pemilik pabrik adalah pemuka lingkungan setempat membuat mereka memilih berdiam diri.
“Debunya tebal sekali, pakaian yang dijemur jadi kotor dalam sekejap. Sering sesak napas, tapi siapa yang berani lapor? Pemiliknya adalah Ketua RT,” ujar seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Komplain Diabaikan, Janji Penutupan Pabrik Palsu
Tim Suara Republik menemui Ketua RT setempat yang baru menjabat selama dua tahun. Ia mengakui telah menerima keluhan warga dan pernah berkomunikasi dengan pemilik pabrik — yang notabene adalah ketua RT di lingkungan bersangkutan. Pemilik pabrik saat itu berjanji akan segera menutup usahanya, namun hingga berita ini diturunkan, pabrik masih beroperasi penuh setiap hari tanpa ada tanda-tanda penghentian.
“Sudah pernah saya sampaikan keluhan warga. Dia bilang akan segera menutup, tapi sampai sekarang masih berjalan seperti biasa. Saya pun merasa sulit untuk menindak lanjuti karena posisinya sebagai ketua RT,” akuinya.
Berdasarkan temuan di lapangan, operasional pabrik tersebut diduga melanggar beberapa ketentuan hukum:
– UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha: Menjalankan produksi tanpa izin usaha industri dikenakan denda hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penghentian kegiatan. Izin daur ulang tidak mencakup kegiatan produksi barang jadi.
– UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Beroperasi tanpa izin lingkungan di kawasan pemukiman — ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda Rp10 miliar.
– UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Tidak menjamin lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi pekerja maupun warga sekitar — ancaman pidana penjara hingga 1 tahun dan denda Rp100 juta.
– Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013: Mengelola usaha yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kenyamanan warga — ancaman denda Rp5–50 juta dan pidana kurungan.
Warga berharap pihak berwenang segera melakukan pengecekan dan penindakan tanpa pandang bulu. Mereka meminta agar izin yang tidak sesuai segera dicabut dan operasional pabrik dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan dipenuhi dan tidak lagi mengganggu kesehatan warga.
“Kami tidak menentang pembangunan, tapi kesehatan kami dan anak-anak kami lebih penting. Kalau memang izinnya tidak lengkap dan membahayakan, seharusnya dihentikan sampai semuanya benar-benar aman,” harap warga lainnya.
Sampai berita ini diturunkan, tim investigasi Suara Republik masih berupaya menghubungi pemilik pabrik untuk mendapatkan tanggapan terkait temuan ini. Pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan
(Rosita/ team)










