Kota Tangerang, 28 Juni 2025 —Suara republiknews. Com – Sebuah surat terbuka dari Aliansi Pemerhati dan Pengawasan Pembangunan Kota Tangerang (AP3K) tengah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Wali Kota Tangerang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Sumber Daya Air (SDA), yang dianggap bertanggung jawab atas proyek pembangunan tanggul turap di kawasan Poris Indah, Cipondoh.
Dalam surat terbuka yang dipublikasikan secara luas itu, AP3K melayangkan kritik tajam terhadap proyek tanggul yang dinilai tidak memiliki urgensi serta dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran. Mereka menyoroti pembangunan tanggul setinggi lebih dari 1 meter di depan minimarket Benny Mart, Jl. Poris Indah — sebuah lokasi yang menurut temuan mereka **tidak terdampak banjir.
“Kami menginginkan pembangunan di KotaTangerang diperhitungkan perencanaannya secara efektif dan efisien agar anggaran bisa terserap secara merata pada kebutuhan riil masyarakat,” tulis AP3K dalam surat tersebut.
AP3K juga menyebut bahwa dana pembangunan tersebut lebih tepat digunakan untuk mengatasi titik-titik banjir yang selama ini justru luput dari perhatian. Beberapa lokasi yang disebutkan antara lain:
* Jl. Cendana Raya dan Jl. Palem Raya Poris Indah*, yang kerap terendam banjir saat hujan turun.
* Jl. Raya Poris Indah, dari depan Benny Mart hingga ke depan Bank Mandiri (A\&W), yang mengalami pendangkalan dan penumpukan sampah akibat drainase yang tidak terawat.
* Outlet drainase dari embung Grand Poris ke Blok Ambon yang lebarnya hanya sekitar 1 meter, dianggap tidak memadai untuk menampung debit air tinggi.
Surat yang viral ini juga menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemkot dan Dinas PUPR:
- Evaluasi proyek-proyek SDA yang tidak tepat sasaran.
- Keterbukaan informasi publik terkait perencanaan dan penggunaan anggaran.
- Klarifikasi resmi dari Dinas PUPR SDA terhadap laporan dan kritik yang diajukan.
- Kunjungan langsung dari Wali Kota Tangerang ke lokasi proyek guna melihat kondisi aktual.
Ketua Umum AP3K, Amrul Sani, menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat sipil untuk memastikan proses pembangunan yang bersih dan transparan.
“Jika kritik ini terus diabaikan, kami tidak segan membuka kanal pengaduan publik dan mengajak warga turut mengawasi langsung proyek-proyek yang merugikan,” tegas Amrul.
Diketahui, sebelumnya AP3K telah mengirimkan surat pengaduan kepada Dinas PUPR, Inspektorat, hingga Komisi IV DPRD Kota Tangerang, namun belum mendapatkan tanggapan memadai.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Tangerang maupun Dinas PUPR belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat tersebut.
( Ros/ red ).
