Simelue,Suararepublikews.com – Dua pimpinan organisasi pers di Kabupaten Simeulue, Ketua SEKBER Wartawan Simeulue Alis Anizar dan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Simeulue, Eko Susanto (yang dikenal dengan nama pena Bintang Selatan), secara tegas menyampaikan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue terkait pola komunikasi yang dianggap diskriminatif terhadap insan pers.
Mereka meminta Bupati Simeulue segera mengevaluasi jajaran bawahannya, khususnya pejabat yang membidangi kehumasan, karena dinilai tidak profesional dalam menjalin relasi dengan organisasi wartawan yang sah dan terdaftar.
Alis Anizar, Ketua SEKBER, menyampaikan bahwa pihaknya berulang kali merasa dikecualikan secara sepihak dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah daerah. Menurutnya, undangan kegiatan pemerintahan hanya beredar ke satu organisasi tertentu, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sementara organisasi lain seperti IWOI dan SEKBER Simeulue serta lainnya sering tidak dilibatkan.
“Ini bukan soal gengsi diundang atau tidak, ini soal prinsip keadilan. Pemerintah daerah seharusnya menjadi rumah bersama, bukan menjadi panggung eksklusif untuk segelintir pihak yang dianggap ‘dekat’ secara pribadi. Jika hanya PWI yang selalu diakomodasi, maka ini bukan lagi komunikasi, tapi diskriminasi,” tegas Alis, Sabtu, (19/7/2025).
Alis mencontohkan acara pelantikan Sekda definitif yang digelar hari ini. Undangan sudah beredar ke PWI, sementara SEKBER dan organisasi lainnya masih dalam tanda tanya atau bahkan tidak dilirik.
Hal senada disampaikan oleh Ketua IWOI Simeulue, Eko Susanto alias Bintang Selatan. Ia menyebut praktik pengkotak-kotakan media di Simeulue adalah bentuk kemunduran demokrasi lokal. Baginya, seorang pejabat publik siapapun dia tidak berhak memperlakukan wartawan seperti kasta, apalagi membagi media ke dalam kelompok ‘favorit’ dan ‘oposisi’.
“Ini bukan zaman feodal. Pemerintah daerah tidak boleh memperlakukan wartawan seolah hanya yang berseragam tertentu yang layak disebut mitra, sementara yang lain dianggap ‘pengganggu’. Pers bukan pelengkap acara, tapi elemen kunci dalam pembangunan daerah,” ujarnya tajam.
Eko menambahkan, jika Pemkab Simeulue serius ingin membangun daerah dengan prinsip transparansi dan keterbukaan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakhiri praktik eksklusivisme dalam komunikasi publik. Menurutnya, demokrasi tidak akan tumbuh sehat jika media dipelihara berdasarkan kedekatan personal.
“Yang kami perjuangkan bukan hanya undangan, tapi penghormatan terhadap hak dan marwah profesi wartawan. Pemerintah harus paham bahwa setiap organisasi pers, selama sah dan terdaftar, memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi dan ruang peliputan,” ujarnya.
Kedua tokoh organisasi pers ini kompak menegaskan bahwa praktik seperti ini jika dibiarkan dapat menimbulkan resistensi di kalangan jurnalis lokal dan berdampak buruk terhadap stabilitas komunikasi antara media dan pemerintah.
“Ini soal integritas. Jika pemerintah hanya mengundang mereka yang menyenangkan telinga, maka mereka sedang menyiapkan jebakan bagi dirinya sendiri. Kritik dan liputan yang jujur itu sehat, bukan ancaman,” tambah Bintang Selatan.
Mereka pun mendesak Bupati Simeulue untuk turun tangan langsung mengevaluasi pola kerja jajaran kehumasan dan para pejabat yang bertanggung jawab dalam manajemen komunikasi pemerintahan.
“Kami akan terus bersuara sampai keadilan informasi dan perlakuan yang setara benar-benar diterapkan. Simeulue ini milik bersama, bukan milik satu kelompok atau satu bendera media,” tutup mereka.(M.T)
