Ambon, Suara Republiknews.com-Paska penertiban kawasan tambang emas gunung botak kabupaten Buru yang di lakukan oleh ratusan aparat gabungan TNI-POLRI dan Satpol PP melalui intruksi presiden Republik Indonesia yang ditindak lanjuti Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kini publik dihebohkan adanya dana siluman hingga isu liar yang menyebutkan gubernur maluku menerima gratifikasi puluhan miliar.
Isu miring tersebut disebabkan gegara orang nomor satu di maluku dinilai tidak transparan mengenai anggaran penertiban yang hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari seorang tokoh politisi partai Gerinda blusukan Prabowo Subianto tersebut.
Hingga membuat terjadi gelombang aksi massa melakukan aksi demo dan dalam orasinya meminta massa aksi meminta DPRD Provinsi Maluku segera memanggil
Gubernur Maluku guna dimintai keterangan tentang anggaran penertiban gunung botak .
Karena Hendrik Lewerissa dinilai tidak transparan tentang anggaran penertiban apakah bersumber dari APBD atau dari pihak mana.
Menurut massa aksi publik berhak mengetahui dana tersebut sesuai aturan mainnya.
Kecurigaan tersebut mulai muncul ,saat terpantau dilapangan aparat gabungan TNI-POLRI dan SATPOL PP yang di siapkan diterjunkan untuk penertiban , penataan dan pengelolaan gunung botak dari ikegal menjadi legal sudah barang tentu harus ditopang dengan anggaran operasional.Mulai dari biaya BBM ,dana makan minum dan lain lain.
Apalagi penertiban berlangsung selama 14 hari ,yang resmi dibuka oleh Wakil Gubernur ,Abdula Vanath melalui acara tig off miting bertempat diaula kantor bupati Buru ( 1/ 12/2025 ) yang melibatkan pembicara Pangdam XV /Pattimura ,Kapolda Maluku,Kajati Maluku , Kabinda Maluku ,dan ketua DPRD Provinsi Maluku.Hadir juga Ratusan Aparat Gabungan penertiban Gunung Botak , serta tim Gakkum ( Kepolisan Resor Buru dan kejaksan negeri Buru.
Terkait dana penertiban tersebut, sebelumnya Ketua Satgas Operasi Peti gunung botak ,Dr.Djalaludin Salampessy telah dikonfirmasi mengatakan akan memberikan keterangan asalkan bisa bertemu langsung.
Kita Ketemuan saja biar dirinya bisa menjelaskan secara langsung agar bisa di mengerti,”alasannya kala itu kepada Media,dan permintaannya di terima.
Namun ,setelah ketemuan disalah satu hotel mewah di kota Namlea,bukannya mantan pejabat bupati 2 periode ini menjelaskan dana yang ditanyakan sebelumnya,malah hanya memberikan biaya peliputan penertiban kepada sejumlah media ,yang dananya telah disiapkan sebelumnya .
Dana peliputan yang disiapkan di Amplob putih ukurang kecil di perkirakan ada puluhan banyaknya.
Namun baru baru ini,Djalaludin dikabarkan
mengeluarkan pernyataan bahwa dana
penyisiran bersumber dtersebut bersumber murni dari APBD Pemda dibawa delapan ratus juta rupiah.
Hal tersebut Ia sampaikan melalui video yang diterima redaksi pada 1 April 2026 .
Dalam video berdurasi 4 menit itu, dana ratusan juta rupiah tersebut untuk membiaya operasional aparat gabungan selama berlangsungnya kegiatan penertiban 14 hari yang dimulai dari tanggal 1 -14 Desember 2025 .
Menurutnya ,selama penertiban berlangsung tidak ada anggaran atau pembiayaan dari pihak manapun,kecuali dari pemerintah daerah.
Itupun kata Djalaluddin anggarannya dibawah 800.000.000 sesuai APBD daerah yang sudah ditetapkan,”tegasnya.
Lebih lanjut mengatakan ,jangan jangan
ada yang menafsirkan bahwa penertiban selama dua minggu tersebut ada pimbiayaan orang lain.dan Ia pastikan itu
tidak ada.
“kami sudah lakukan kegiatan kegiatan penertiban secara baik dan setelah berakhirnya penertiban di hari ke 14 , menyangkut pembiayaan aparat itu bukan lagi tanggungjawab tim ,kata Djalaluddin.
Namun penjelasan mantan orang nomor satu di kabupaten bertajuk bumi bupolo itu, justru membuka peluang dan potensi dugaan mark-up anggaran didalam penggunaan anggaran APBD dan dugaan dana siluman yang mengalir di dua ratusan sekian aparat gabungan yang melakukan pengamanan di gunung botak selama ini.
Dugaan ini ,berdasarkan hasil penulusuran mulai gelar apel pasukan di polres Buru, hingga acara tig off miting sampai ratusan personil gabungan resmi tempati pos penjagaan di areal IPR kawasan gunung botak.
Penggunaan anggaran ratusan juta rupiah yang disebutkan Ketua Satgas tersebut di duga kuat tidak bakalan habis terpakai semua untuk menunjang kebutuhan operasional selama 14 hari.
Dugaan ini diperkuat dengan pengeluaran biaya Bahan Bakar ,kebutuhan makan maupun kebutuhan yang lain dengan jumlah keseluruhan aparat gzbungan kurang lebih lima ratus sekian personil
Mobil yang terpantau beroperasi selama 14 hari ,Roda Enam mikik batalion satria Bupolo 4 kendaraan roda enam, roda dua milik Pokres Buru, 4 mobil ,dua mobil roda 6 milik Brimob ,satu mobil roda 6 milik Kodim 1506 Namlea ,2 mobil roda dua kodim dan kendaraan roda dua milik dinas maupun milik pribadi.
Menariknya lagi ,dari penjelasan Djalaluddin yang mengatakan bahwa tidak ada pembiayan kepada anggota setelah berakhir penertiban di hari ke 14 bukan lagi tanggung jawab tim.
Pasalnya serelah penempatan 200 sekian resni pada tanggal 9 Desember 2025 ada dugaan setiap personil mendapatkan biaya kebutuhan Seratus Ribu rupiah selama satu bulan,” keterangan tersebut disampaikan oleh salah satu Perwira Pengendali kepada media ini ,di bulan yang sama Tahun yang sama.
” kami setiap anggota menerima Seratus Ribu Rupiah ,50 ribu uang saku dan Uang makan 50 ribu.Uang itu kani terima sesuai waktunya dan berlaku sampai pergantian anggota Pos,” ujar perwira tersebut yang enggan namanya disebutkan.
Senada dengan itu,Salah satu anggota juga membenarkan ,kalau dirinya menerima uang saku dan uang makan sebesar 100.000.
Diwaktu yang beda,seorang perwira kepada Awak media ini,dalam keterangannya ,Ia mengatakan untuk biaya operasional dirinya bersama anggotanya dalam sehari hanya Lima Puluh ribu dan berlaku hingga pergantian anggota pos ,atau selama 1 bulan.
Berdasarkan keterangan sejunlah sumber tersebut ada dugaan dana siluman mengalir secara ghaib terhadap aparat gabungan mobaile pengamanan gunung botak paska penertiban gunung botak.
Bukan tidak mungkin ,ada Ratusan juta hingga miliaran rupiah diduga dana siluman ini bersumber dari seseorang dengan sebutan Broker.
Untuk itu,guna menjawab semua dugaan tersebut ,sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Maluku
melalui Ketua Komisi III agar mempercepatkan tugas pengawasan dengan segera mempercepatkan pemanggilan kepada pihak pihak terkait ,
yang tergabung dalam Satgas Operasi Peti Gunung Botak termasuk Ketua Tim Satgas dan Gubernur Maluku sesuai janji yang telah ucapkan oleh ketua Komisi III bersamaan Berkas para Massa Aksi Ia terima. ( Dhet ).
