NAMLEA,Maluku SuaraRepublikNews.com-Apresiasi mengalir untuk Gubernur Maluku atas langkah cepat dan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menata kawasan pertambangan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Langkah penataan ini dinilai sebagai momentum penting untuk mengakhiri polemik panjang tambang emas yang selama ini identik dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Rapat koordinasi yang digelar jelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku ini juga membahas tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dalam forum tersebut, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku memastikan kawasan Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas ilegal.
Namun, penertiban saja dinilai belum cukup.
Pihak yang menyampaikan apresiasi menegaskan, keberhasilan penataan Gunung Botak harus diukur lebih jauh dari sekadar aspek keamanan.
“Masyarakat Kabupaten Buru tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Mereka harus memperoleh kesempatan dan ruang partisipasi yang proporsional untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan yang legal, profesional, dan berkelanjutan,” demikian pernyataan sikap tersebut.
Dua agenda krusial yang disoroti adalah:
1.Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal: Pemerintah pusat diminta memberikan perhatian serius agar putra-putri Bumi Bupolo menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton.
2.Penyelesaian Hak Ulayat: Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dan penyelesaian hak-hak ulayat harus dilakukan secara dialogis, objektif, dan berkeadilan untuk mencegah konflik sosial dan ketidakpastian hukum.
“Pada akhirnya, Gunung Botak bukan semata persoalan pertambangan, melainkan menyangkut keadilan sosial, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak adat, dan masa depan ekonomi masyarakat Bumi Bupolo,” tutup pernyataan tersebut.
Diharapkan, proses legalisasi Gunung Botak berjalan secara komprehensif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. ( Dhet).










