Aksi damai ALIANSI PEMERHATI PILKADES” di kantor DPRD dan walikota Gunungsitoli,Selasa 22/11/2022.
Gunungsitoli, suararepubliknews.com -Ratusan massa yang menamakan dirinya ALIANSI PEMERHATI PILKADES” melakukan aksi damai di kantor DPRD dan walikota Gunungsitoli,Selasa 22/11/2022.
Aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Pemerhati Pilkades yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat,baik organisasi kepemudaan dan aktivis dipimpin oleh Sokhiatulo Harefa sebagai PIAS (Pimpinan Aksi) menyampaikan beberapa hal penting sebagai tuntutan,diantaranya “TOLAK PENUNDAAN PILKADES DAN TOLAK PJ KADES di kota Gunungsitoli”.
Unjuk rasa kali ini berlangsung aman,tertib,berwibawa dan elegant mengajak serta masyarakat kota Gunungsitoli untuk menolak penundaan pilkades.
Dalam orasinya yang disampaikan depan kantor DPRD dan kantor Walikota Gunungsitoli, Sokhiatulo Harefa mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap pimpinan DPRD dan Walikota Gunungsitoli.
DPRD dianggap terlalu didikte oleh Pemkot Gunungsitoli.
DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat kota Gunungsitoli seharusnya sudah mengetahui perihal penundaan Pilkades ini yang tahapannya seharusnya sudah dimulai 6 bulan lalu,tetapi DPRD dianggap bersikap seolah tidak mengetahuinya dan terkesan bungkam.
Sokhiatulo Harefa juga membandingkan pemerintah tetangga kota Gunungsitoli lebih profesional,cerdas dan lebih mampu menganggarkan dana pelaksanaan pilkades .
Daerah tetangga kenapa bisa menyelenggarakan Pilkades misalnya Kabupaten Nias yang Pilkades nya akan segera dilaksanakan pada tanggal 25/11/22 . Sementara wilyahnya lebih luas , kenapa Pemkot Gunungsitoli yang birokrasinya sering mendapatkan penghargaan WTP justru tidak mampu menganggarkan dan malah melempar bola seakan DPRD dan Polres Nias yang menolak terlaksananya Pilkades di wilayah Kota Gunungsitoli.
Ada apa dengan semua ini?
“Saya sinyalir penundaan Pilkades ini sarat dengan muatan politik. Permainan yang sedang dimainkan oleh segelintir oknum untuk memenuhi hasrat libido politiknya menuju kursi panas di 2024,” tegasnya.
“Pemkot Gusit telah mengkebiri bahkan melecehkan hak politik demokrasi masyarakat kota Gunungsitoli,”tambahnya
Aksi damai diakhiri dengan penyerahan kotak sumbangan kepada pemkot Gunungsitoli sebagai bantuan untuk membantu Pemkot Gunungsitoli yang menunda Pilkades dengan alasan kekurangan dana. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Yanto beserta anggota DPRD yang menerima massa menyatakan menerima tuntutan massa dan sepakat untuk menolak Penundaan Pilkades yang disertai dengan penandatanganan surat pernyataan dan kesepakatan Penolakan terhadap Penundaan Pilkades.( ed )
