Suararepubliknews.com Tulungagung -Tulungagung, focusflash – Menam maulana ketua psm Lidra kembali datangi kantor dinas pendidikan setelah sehari sebelumnya beliau sempat kesana tetapi tidak mendapatkan hasil sesuai dengan petunjuk yang didapat sebelumnya,Tulungagung (27/02/2026).
Kedatangannya membawa sekaligus surat dari inspektorat terkait pengaduan yang dilakukan sebelumnya serta sebagai wujud kekecewaannya atas pernyataan sekdin dinas pendidikan dibanyak pemberitaan padahal hasil dari pengaduannya belum ada kejelasan sama sekali.
‘kedatangan kami kemarin bukan tanpa dasar tetapi sudah sangat jelas berdasarkan surat balasan dari inspektorat serta sudah koordinasi sebelumnya dengan sukowinarno plt kepala dinas pendiidikan yang pada saat itu saudara izul juga berada ditempat yang sama’jelas menam maulana dihadapan sekdin pendidikan deni susanti yang didampingi beberapa pejabat di lingkup dinas pendidikan kabupaten tulungagung.
Lebih lanjut menam maulana menjelaskan hasil keputusan sukowinarno yang pada kenyatannya tidak dilaksanakan sepenuhnya malah sebaliknya membuat pernyataan yang tidak sesuai fakta.
‘Pada saat pemeriksaan kami diperkenankan ikut mengawasi dari luar tetapi tidak boleh mengikuti sidang dan saudara izul juga diperintahkan untuk tetap melakukan komunikasi kepada kami.’lanjut menam maulana.
Bahkan sebagai bentuk menghormati keputusan yang dibuat oleh plt kepala dinas pendidikan,menam maulana sejak pagi sekitar pukul 09.00 wib ((26/02/2026) sampai menjelang siang sudah menunggu di kantor dinas pendidikan.
‘Silahkan tanya bagian pelayanan berapa kali kami menanyakan apakah benar adanya ada pemeriksaan atas dasar laporan kami sesuai pesan yang dikirimkan saudara izul dan anehnya bagian pelayanan menyatakan tidak ada kegiatan tersebut’jelas menam maulana menunjuk bagian pelayanan yang pada saat itu juga berada di ruangan yang sama.
Setelah sedikit mendengar keterangan menam maulana dan di tengah sorotan publik Deni Susanti menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf. Ia mengakui pernyataan yang sebelumnya disampaikan kepada media belum didahului pengecekan lapangan secara menyeluruh.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang belum melalui konfirmasi lengkap. Ke depan, kami akan memastikan setiap informasi yang disampaikan telah diverifikasi dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihak dinas tetap berkomitmen memproses setiap laporan sesuai mekanisme hukum dan aturan yang berlaku. Menurutnya, kejadian ini menjadi pembelajaran penting tentang kehati-hatian dalam komunikasi publik.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pernyataan pejabat publik memiliki dampak luas. Transparansi, klarifikasi, dan kepatuhan terhadap prosedur dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. . . Yl/Kbt
