CIKARANG PUSAT – SRN – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mendorong kolaborasi antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program prioritas daerah serta pemerataan pembangunan. Salah satu rencana yang disiapkan yakni mengupayakan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih adil.
Asep menyampaikan hal tersebut usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 Masa Bakti 2026–2034 di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, para kepala desa yang baru dilantik harus menjadikan momentum tersebut sebagai awal pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta mereka menjaga amanah, memiliki empati, serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Ini awal mulanya kita bekerja. Pertama, kita harus amanah dan menjaga diri sebagai pemimpin kepala desa. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, terdapat tiga prioritas yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni infrastruktur, kesehatan, dan perizinan. Ketiga bidang tersebut perlu disinergikan dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
Asep juga menyoroti masih adanya desa yang setiap tahun mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum mendapatkan pembangunan sesuai kebutuhan. Untuk itu, ia ingin pemerataan pembangunan menjadi perhatian dalam penyusunan program ke depan.
“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” ungkapnya.
Rencana tersebut, lanjut Asep, akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Kolaborasi dengan para anggota legislatif diperlukan agar aspirasi masyarakat dan kebutuhan setiap desa dapat diselaraskan dalam menentukan program pembangunan.
Selain pembangunan fisik, Asep merencanakan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui roadshow ke setiap kecamatan mulai Januari 2027. Kegiatan yang direncanakan berlangsung setiap Rabu itu akan menghadirkan sejumlah pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta layanan bagi pelaku UMKM.
Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi informasi dan akses lowongan pekerjaan secara daring. Asep menyebut akan menyediakan waktu khusus dalam kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat memperoleh informasi kesempatan kerja dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri.
“Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.
Ia mencontohkan, melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat menghadirkan perusahaan atau tenant dari kawasan industri untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di kecamatan yang dikunjungi, termasuk wilayah yang membutuhkan akses lebih luas terhadap lapangan pekerjaan.
Asep berharap 154 kepala desa yang baru dilantik dapat mengambil peran aktif dalam menyukseskan agenda tersebut, mulai dari menyampaikan kebutuhan warga hingga mengoordinasikan pelayanan dan pembangunan bersama pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa memiliki empati terhadap seluruh masyarakat, termasuk warga yang sebelumnya memiliki pilihan berbeda dalam Pilkades. Menurutnya, seluruh masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kepala desa sehingga tidak boleh ada perlakuan yang dibedakan berdasarkan dukungan politik.
“Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua,” katanya.
Asep menegaskan, kepemimpinan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya.(Suwarni)
