Pemkab Humbahas Ikuti Penganugerahan Predikat Kepatuhan Ombudsman RI Tahun 2024 secara Vidcon
Jakarta, suararepubliknews.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berpartisipasi dalam ajang Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, Kamis (14/11). Acara ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Humbahas, Chiristison Rudianto Marbun, bersama Asisten Administrasi Umum Tua Marsatti Marbun, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penganugerahan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Mendorong Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Maladministrasi
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi di berbagai tingkat pemerintahan. Penilaian ini juga berfungsi sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam evaluasi dan memperkuat pengawasan internal, terutama melalui peran atasan langsung dalam setiap instansi.
Najih menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai modal dan aset utama dalam proses pembangunan.
“Masyarakat kini bukan lagi objek, melainkan subjek yang berperan aktif dalam pembangunan,” jelasnya.
Dengan dukungan dan masukan dari masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik akan semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga mencakup penerapan standar pelayanan yang tepat, murah, mudah, terjangkau, serta berkualitas, di mana inovasi dalam pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan pemerintah.
Penilaian di Tingkat Nasional: 339 Kabupaten Masuk Zona Hijau
Dari total 416 pemerintah kabupaten yang dinilai dalam program ini, sebanyak 339 kabupaten berhasil masuk ke dalam Zona Hijau, 55 kabupaten masuk Zona Kuning, dan 22 kabupaten masuk Zona Merah. Lima kabupaten dengan peringkat tertinggi adalah Kabupaten Wonogiri di posisi pertama, disusul Kabupaten Sukoharjo, Tuban, Tulung Agung, dan Bojonegoro.
Penghargaan juga diberikan dalam beberapa kategori lain, termasuk kategori Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Lembaga, dan Kementerian.
Dengan penilaian kepatuhan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Humbahas semakin meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta terus berinovasi dalam pelayanannya.
