Tapteng, Suararepubliknews.com – Rentetan tragedi bencana Gunung Kelambu yang meluluhlantakkan permukiman warga kini memicu tanda tanya besar, mengingat dampak tragedi bencana Gunung Kelambu ini dinilai sangat merugikan sendi kehidupan masyarakat kecil.
Menguak akar masalah tragedi bencana Gunung Kelambu bukanlah perkara mudah, karena tragedi bencana Gunung Kelambu diyakini sangat erat kaitannya dengan dugaan kelalaian birokrasi yang berlangsung secara sistematis.
Berdasarkan investigasi mendalam di lapangan secara langsung pada hari Sabtu, 7 Maret 2026, terungkap fakta miris bahwa lambatnya penanganan tragedi bencana Gunung Kelambu justru semakin memperparah penderitaan para korban.
Peristiwa memilukan yang menyayat hati ini bermula ketika aliran sungai Aek Parmalloan meluap secara tak terkendali lalu menghantam permukiman warga Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Menurut keterangan saksi mata dan penduduk setempat, air bah raksasa yang membawa material lumpur pekat tersebut menerjang permukiman pada tanggal 25 November 2025 yang lalu saat warga sedang tertidur lelap.
Banyak rumah semi permanen milik penduduk yang hancur rata dengan tanah, sehingga ratusan warga terpaksa lari menyelamatkan diri dan mengungsi hanya dengan pakaian yang melekat di badan.
Malam nahas itu menjadi titik awal penderitaan panjang bagi para penduduk yang sebelumnya hidup damai berdampingan dengan alam di pesisir Sumatera Utara.
Alih Fungsi Lahan di Balik Tragedi
Buntut dari kejadian luar biasa yang memakan korban harta benda ini, tim investigasi menemukan rentetan fakta mengejutkan mengenai kondisi kawasan hulu sungai.
Dikutip dari keterangan warga desa, wilayah pegunungan yang dulunya merupakan kawasan resapan air dengan pepohonan rimbun kini telah berubah wajah secara drastis.
Oknum kepala desa setempat diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang dengan mengambil alih lahan hutan tersebut untuk disulap menjadi area perkebunan kelapa sawit secara sepihak.
Perubahan ekosistem berskala besar ini dilakukan tanpa mempertimbangkan analisis dampak lingkungan hidup yang justru menempatkan keselamatan warga desa sebagai taruhannya.
Imbas dari perambahan hutan yang masif tersebut, struktur tanah di lereng bukit menjadi sangat labil dan sama sekali tidak mampu menahan debit air saat curah hujan ekstrem melanda kawasan itu.
Material longsoran berupa tanah merah dan bebatuan dari area perkebunan sawit baru itu meluncur deras ke lembah hingga menutupi badan sungai Aek Parmalloan secara keseluruhan.
Sumbatan material longsor inilah yang kemudian memicu luapan air berskala besar yang akhirnya menyapu bersih harta benda milik penduduk desa tanpa ampun layaknya sebuah tsunami kecil.
Akibat peristiwa tragis dan memilukan tersebut, total kerugian materiil yang harus ditanggung oleh seluruh warga diperkirakan mencapai angka Rp.2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
Jeritan Warga dan Lambatnya Bantuan
Sementara itu, masyarakat merasa sangat dianaktirikan oleh pemerintah daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan logistik dasar selama masa tanggap darurat bencana berlangsung.
Distribusi bantuan pangan, obat-obatan, maupun pakaian layak pakai dari instansi terkait dikabarkan selalu datang terlambat dan tidak mencukupi kuota di posko pengungsian sementara.
Banyak lansia dan balita yang mulai terserang berbagai macam penyakit kulit dan gangguan pernapasan akibat minimnya fasilitas sanitasi yang higienis.
Sebagian besar korban yang kehilangan tempat tinggalnya kini terpaksa menumpang hidup di rumah sanak saudara mereka dengan kondisi berdesak-desakan dan serba seadanya.
Di sisi lain, kejanggalan sistem administrasi pemerintahan justru memperkeruh suasana kebatinan para korban yang masih diliputi rasa trauma mendalam akibat kehilangan tempat bernaung.
Data detail kerusakan perumahan yang dihimpun oleh perangkat desa ternyata memiliki perbedaan angka yang sangat signifikan dengan laporan resmi yang dipegang oleh pihak kantor kecamatan.
Menanggapi hal ini, beberapa tokoh masyarakat setempat mengutarakan kekecewaannya karena birokrasi yang berbelit-belit justru mengorbankan nasib rakyat kecil yang sedang membutuhkan pertolongan cepat.
Warga menduga kuat ada permainan data yang dilakukan oleh segelintir oknum demi mengambil keuntungan pribadi di tengah jeritan penderitaan para pengungsi.
Lebih lanjut, sikap lepas tangan yang ditunjukkan oleh beberapa aparatur negara di tingkat bawah membuat warga semakin merasa sedang dipermainkan dalam lakon tragedi ini.
Pasalnya, ketidaksinkronan tahapan pendataan ini terbukti menghambat aliran dana perbaikan rumah bantuan pemerintah yang sangat dinantikan oleh masyarakat terdampak bencana.
Mereka secara terang-terangan menilai perangkat desa dan kecamatan tidak bekerja secara profesional, lamban, dan tidak memiliki empati dalam mengayomi warga yang sedang tertimpa musibah berat.
Kondisi ini menciptakan jurang ketidakpercayaan yang semakin lebar antara masyarakat akar rumput dengan para pemangku kebijakan di tingkat desa hingga kecamatan.
Harapan Korban untuk Bupati Tapanuli Tengah
Hingga detik ini, warga Desa Gunung Kelambu yang bertahan dalam keterbatasan masih setia menanti kehadiran para petinggi tingkat kabupaten untuk melihat langsung realita pahit di lapangan.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu SH MH, dilaporkan oleh warga belum pernah sekalipun menjejakkan kakinya di desa tersebut sejak bencana mengerikan itu terjadi akhir tahun lalu.
Padahal, kehadiran seorang kepala daerah sangat mutlak dinantikan guna memberikan suntikan dukungan moril sekaligus memecahkan benang kusut birokrasi penanganan pascabencana.
Warga merasa figur seorang pemimpin sejati seharusnya hadir memeluk rakyatnya saat mereka berada di titik nadir kehidupan akibat bencana yang merenggut segalanya.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi damai, perwakilan warga telah merangkum beberapa tuntutan penting yang ingin disuarakan langsung ke telinga pemerintah kabupaten secara terbuka.
Berikut adalah daftar tuntutan utama dari warga masyarakat Desa Gunung Kelambu:
1. Meminta Bupati Tapanuli Tengah agar segera turun tangan meninjau langsung lokasi permukiman yang terdampak banjir bandang dan longsor.
2. Mendesak evaluasi tegas atas kinerja kepala desa serta perangkat kecamatan yang dinilai tidak profesional dan cenderung abai terhadap penderitaan rakyat.
3. Menuntut investigasi hukum yang menyeluruh terkait izin perombakan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit yang memicu bencana ekologis.
4. Mempercepat proses penyaluran bantuan logistik harian dan pencairan dana rehabilitasi perumahan bagi seluruh warga terdampak tanpa adanya sikap pilih kasih.
Kasus ketimpangan penanganan pascabencana alam seperti ini sejatinya menjadi cerminan nyata betapa rentannya sistem birokrasi di daerah ketika dihadapkan pada situasi krisis darurat.
Secara umum dalam pedoman mitigasi bencana nasional, pemerintah daerah diwajibkan secara hukum memberikan perlindungan maksimal serta jaminan kehidupan yang layak bagi setiap jiwa di posko pengungsian.
Ketegasan instrumen hukum terhadap para pelaku perusakan lingkungan berkedok perkebunan juga harus segera ditegakkan tanpa pandang bulu agar tragedi memilukan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Kecepatan respons pemerintah daerah kini diuji untuk memulihkan denyut nadi perekonomian masyarakat Gunung Kelambu sekaligus mengembalikan hak hidup mereka secara utuh. ( S.sitompul.S.sos.)
