Suararepubliknews.com -Tulungagung 11/12/2023,,Ramainya perkembangan kasus program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2021 santer diperbincangkan publik. Terlebih, dibeberapa media online tertulis bahwa kasus BSM 2021 telah dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung.
Hal ini memunculkan reaksi keras beberapa LSM di Tulungagung, diantaranya LSM PKTP. Bersama beberapa perwakilan dari beberapa LSM mereka ramai-ramai mendatangi kantor Kejari, pada Senin, 11/12/2023 untuk meminta salinan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. PKTP menilai, pihaknya selaku pelapor kasus tersebut berhak untuk mendapatkan laporan atau perkembangan kasus yang dilaporkan. “Sesuai UU. No 31 Tahun 1999 Pasal 41 ayat 2, kami pelapor berhak memperoleh jawaban tentang laporannya kepada penegak hukum. Sudah lebih dari 30 hari kami berkirim surat, tetapi diabaikan oleh mereka, untuk itulah kami secara beramai-ramai menagihnya di kantor Kejari,” kata Susetyo Nugroho selaku plh PKTP.
Tidak hanya itu, PKTP menilai pernyataan Kajari di media online yang mengatakan bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti, merupakan suatu bentuk kebijakan yang plin-plan.
“Ini kan aneh dimana tahun yang lalu sudah pernah dilakukan gelar perkara dan hasilnya ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara tetapi yang terjadi selanjutnya adalah sebaliknya bahwa permasalahan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti.”pungkasnya.
Disisi lain, Totok Yulianto selaku Penasehat LSM Cakra mengatakan, dirinya bersama LSM yang lain berencana akan melakukan demo, jika kejaksaan tidak juga memberikan salinan SP3. “Jika memang ada SP3, berikan buktinya, jangan hanya koar-koar dihadapan awak media,”pungkas Totok.
Hingga berita ditulis, awak media tidak berhasil menemui Kajari Tulungagung, karena tidak ada di tempat…. Yl/Kbt
