Kab. Tangerang Suara -Republik News.Pemasangan tiang telekomunikasi berwarna “pink” oleh provider CBNFIBER, yang membentang dari Perumahan Royal hingga Jalan Raya Daon-Kukun di Kampung Gandaria RT 08/05, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari publik. Tiang-tiang ini diduga milik PT. Cyber, namun legalitas dan proses perizinannya menjadi pertanyaan besar.
Wajib Punya Izin, Sesuai UU Telekomunikasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pemasangan tiang Wi-Fi wajib tunduk pada ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Dalam Pasal 17 ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini harus melalui,
Proses perizinan dari Dinas PUPR Kabupaten Tangerang. Dan
Persetujuan dari warga sekitar, serta otoritas lokal seperti RT/RW desa dan Kecamatan.
Dari sisi teknis, Pasal 15 mengatur bahwa tiang penyangga kabel fiber optik harus Memiliki tinggi antara 7 hingga 11 meter,
Berjarak maksimal 50 meter antar tiang.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dikenai sanksi administratif dan tuntutan ganti rugi. Dan
Izin Hanya Ditunjukkan Lewat File PDF.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media seorang perwakilan dari PT. Cyber mengatakan kami sudah mengantongi izin dari Dinas PUPR.
“Sudah ada izin kok dari PU,” ujarnya sambil menunjukkan file PDF rekomendasi dari layar handphone-nya.
ia juga mengatakan telah mendapatkan persetujuan dari Binamas dan Babinsa setempat.
Di tempat terpisah awak media langsung mengonfirmasi ke Babinsa dan binamas, mereka menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dalam kegiatan pemasangan tiang Wi-Fi tersebut. Apa lagi mengijinkannya, karna itu bukan urusan kami bang.” Ucapnya.
Lebih lanjut, ketika diminta menunjukkan salinan fisik surat izin resmi yang dibubuhi tanda tangan dan stempel instansi, pihak PT. Cyber tidak dapat menunjukkannya.
Hal ini memunculkan keraguan publik terhadap keabsahan dokumen digital yang ditampilkan sepihak.
Padahal, menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui legalitas tertulis dan transparansi kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang publik.
Diduga Izin Digital Rawan Dimanipulasi, Potensi “Bodong”
Sejumlah pengamat menyebut bahwa dokumen digital sangat rentan dipalsukan. Oleh karena itu, keabsahan file PDF yang ditunjukkan harus diverifikasi langsung ke instansi pemberi izin.
Jika tidak ditemukan dokumen resmi berupa surat izin tertulis dengan stempel dan tanda tangan sah, maka publik wajar menduga bahwa izin tersebut “bodong” atau diperoleh secara tidak sah.
Fenomena menjamurnya tiang provider di jalan kabupaten, provinsi, bahkan nasional, tanpa pengawasan ketat, menjadi sumber keresahan warga dan bisa menimbulkan konflik sosial maupun gangguan tata ruang.
Desakan Verifikasi dan Penindakan oleh Pemkab Tangerang. dan
Masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya dinas PUPR.
Dinas Komunikasi dan Informatika.
Berharap pemerintah setempat Segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap keberadaan tiang-tiang berwarna pink tersebut. Apakah pemasangannya sudah Sesuai standar teknis, Memiliki izin resmi dari instansi terkait dan persetujuan warga.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah wajib bertindak tegas, termasuk Mencabut izin operasional, dan Membongkar seluruh tiang yang dipasang tanpa izin resmi.
Penutup:
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan infrastruktur publik harus mengedepankan transparansi, kepatuhan hukum, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharapkan tidak abai, demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kepercayaan publik terhadap proyek-proyek telekomunikasi di ruang terbuka.
(Holid/team)
