OKU Timur- Suara Republik News -Membangun generasi unggul tidak dimulai saat anak duduk di bangku sekolah dasar. Fondasinya dibentuk jauh lebih awal, ketika anak memperoleh akses pendidikan, pengasuhan, dan lingkungan belajar yang tepat sejak usia dini.
Komitmen itulah yang terus diperkuat Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur menggelar Sosialisasi Persiapan Pembelajaran PAUD bersama Pokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD Kecamatan di Aula Handayani Disdikbud, Selasa, 02 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten OKU Timur, dr. Sheila Noberta, Sp.A., M.Kes. Di hadapan para pemangku kepentingan pendidikan, ia menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan sejak usia dini sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
”Pendidikan anak usia dini bukan sekadar persiapan masuk SD, tetapi fondasi penting untuk membentuk karakter, kemampuan belajar, dan kesiapan anak menghadapi masa depan,” ujar Sheila.
Ia menjelaskan, berbagai program yang dijalankan saat ini berfokus pada pendataan, pendampingan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dan pendataan layanan PAUD di seluruh desa dan kelurahan agar tidak ada anak yang terlewat dari layanan pendidikan.
Selain itu, Pemkab OKU Timur terus mengimplementasikan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Program tersebut bertujuan memastikan anak memperoleh pengalaman belajar yang positif tanpa tekanan akademik sejak awal.
”Kami ingin memastikan anak-anak memasuki SD dengan bahagia. Karena itu, tidak boleh ada tes calistung yang dijadikan syarat masuk sekolah dasar,” tegasnya.
Menurut Sheila, keberhasilan pendidikan anak usia dini juga harus ditopang oleh layanan yang menyeluruh. Karena itu, pendekatan PAUD Holistik Integratif (HI) terus diperkuat melalui koordinasi berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara bersamaan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan pelaksanaan aksi “Gedor Pintu” dan penyisiran Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini melibatkan Bunda PAUD kecamatan dan desa, kader PKK, kader Posyandu, serta perangkat lingkungan dalam melakukan pendataan langsung ke masyarakat.
Melalui program tersebut, petugas tidak hanya mendata anak usia 5-6 tahun yang belum mengakses layanan PAUD, tetapi juga melakukan kunjungan rumah atau home visit kepada keluarga yang anaknya belum terdaftar.
”Kami datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak dan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan usia dini sangat penting bagi masa depan anak,” katanya.
Sebagai bentuk penguatan program, pemerintah daerah juga telah menerbitkan sejumlah instruksi yang mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun. Di antaranya mewajibkan anak usia 5-6 tahun mengikuti layanan PAUD minimal satu tahun sebelum masuk SD, melarang tes calistung sebagai syarat penerimaan peserta didik baru, serta menggerakkan seluruh unsur pemerintahan desa, kader Posyandu, dan PKK untuk mendata anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur, Wakimin, S.Pd., M.M., menilai peran keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak. Menurutnya, tantangan yang dihadapi anak saat ini tidak hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang semakin cepat.
”Banyak hal yang harus kita lakukan bersama di tingkat desa. Saat anak-anak berada di rumah dan lingkungan keluarga, mereka menghadapi tantangan penggunaan gadget yang berlebihan hingga kebiasaan mengendarai motor di usia yang belum semestinya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihak sekolah beberapa kali menemukan perubahan perilaku siswa yang memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut. Karena itu, komunikasi antara sekolah dan orang tua harus terus diperkuat agar proses pendidikan berjalan searah.
”Jangan sampai semua tanggung jawab dibebankan kepada guru. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama, dan peran orang tua sangat menentukan,” katanya.
Wakimin juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menekan angka anak putus sekolah. Berbagai langkah telah dilakukan, termasuk mengembalikan anak-anak yang sempat putus sekolah agar kembali mendapatkan hak pendidikannya. Ia mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan anak yang putus sekolah atau belum mendapatkan layanan pendidikan.
”Kalau ada anak yang putus sekolah, segera sampaikan kepada kami. Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan hanya karena terputus dari pendidikan,” tegasnya.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, Kabupaten OKU Timur berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. (Fiki)
