Moskow, suararepubliknews.com – Kremlin memperingatkan Paris agar tidak mencoba mengintimidasi CEO Telegram, Pavel Durov, yang ditangkap di bandara Paris pada minggu lalu. Penangkapan ini memicu ketegangan diplomatik antara Rusia dan Prancis.
Tuduhan Serius yang Menimbulkan Pertanyaan Besar
Prancis menuduh Pavel Durov, CEO Telegram, gagal mengatasi penyebaran konten ilegal di platformnya. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Telegram, menyatakan bahwa mereka selalu berusaha mematuhi hukum di berbagai negara. Kremlin merespons tuduhan ini dengan keras, menyebutnya sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berkomunikasi dan mengintimidasi pimpinan perusahaan besar.
Reaksi Beragam Dari Berbagai Pihak
Pada Senin (26/8), Presiden Prancis Emmanuel Macron membantah bahwa penangkapan Durov bermuatan politik, namun Kremlin tetap skeptis terhadap penjelasan ini. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa tuduhan tersebut memerlukan bukti yang kuat. Jika tidak, Rusia menganggap ini sebagai upaya langsung untuk menekan kebebasan berekspresi di dunia digital.
Kasus yang Terus Berkembang: Perlindungan Konsuler dan Kewarganegaraan Ganda
Penahanan Durov telah diperpanjang hingga Rabu (28/8), menambah ketidakpastian seputar kasus ini. Durov, yang memiliki kewarganegaraan ganda Rusia dan Prancis, juga didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA), yang pada Selasa (27/8) menyatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan konsuler kepada miliarder tersebut dan terus memantau perkembangan kasusnya.
Kasus ini masih jauh dari selesai, dengan banyak pihak menunggu bukti dan klarifikasi lebih lanjut dari otoritas Prancis. Ketegangan diplomatik antara Rusia dan Prancis diperkirakan akan meningkat seiring dengan perkembangan kasus ini. (Stg)
