TANGERANG SELATAN, SRN – Proyek infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026 kembali menuai sorotan tajam. Pekerjaan saluran air bernilai ratusan juta rupiah di kawasan Setu dinilai dikerjakan secara asal-asalan, mengabaikan standar keselamatan, serta minim pengawasan teknis di lapangan.
Proyek bertajuk Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor (Pembangunan TMP Seribu) yang berlokasi di Jalan Pahlawan Seribu, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, ini berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan.
Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 397.743.000. Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek ini dikerjakan oleh penyedia jasa CV. Tirta Kencana Putra dengan Konsultan Pengawas PT. Raudhah Karya Mandiri. Terhitung sejak tanggal kontrak 14 Juli 2026, proyek ditargetkan selesai dalam jangka waktu 60 hari kalender.
Temuan lapangan: U-Ditch miring, tanpa bedding, hingga abaikan K3. Dari hasil penelusuran dan dokumentasi wartawan di lapangan, ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran spesifikasi teknis hingga standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi.
- Pemasangan saluran beton pracetak (u-ditch) terlihat miring, tidak stabil, dan diduga kuat mengabaikan penggunaan alas pasir atau pasangan pondasi bawah (bedding) yang sesuai standar teknis bangunan air.
- Struktur pengerjaan drainase tampak terputus dan tidak memiliki alur buangan akhir yang jelas. Para pekerja di lokasi tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar K3 Konstruksi.
LSM KITA-PD Bante, “Indikasi lengondisian dan potensi kerugian Negara” Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Ketua DPW LSM KITA-PD Provinsi Banten, Dedi Haryanto. Ia menilai lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait maupun konsultan pengawas berpotensi merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat penerima manfaat.
“Saya menilai proyek ini terkesan seperti proyek siluman. Tidak ada pengawasan yang nyata di lapangan, pengerjaannya semrawut dan asal-asalan. Pemasangan u-ditch tanpa alas dasar dan saluran yang tidak tersambung rapi itu bukti nyata minimnya petunjuk teknis ahli di lapangan,” tegas Dedi Haryanto kepada wartawan, Senin (28/7/2026).
Lebih jauh, Dedi menduga adanya indikasi pengondisian sejak awal proses pengadaan hingga dugaan pembengkakan (mark-up) anggaran belanja modal.
“Kami menduga ada indikasi pengondisian sejak awal. Jangan sampai anggaran ratusan juta dari uang rakyat ini menguap begitu saja tanpa kualitas bangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit investigasi mendalam serta memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak terkait di Disperkimta Tangsel,” desaknya.
Saling silat pengawas akui tak ke lapangan, klaim fikejar target jpacara 17 Agustus Saat dikonfirmasi wartawan mengenai temuan teknis K3 dan pemasangan u-ditch yang miring, perwakilan Konsultan Pengawas PT. Raudhah Karya Mandiri, Amar, memberikan pernyataan yang bertolak belakang.
Di satu sisi, ia sempat mengklaim bahwa pengawasan dilakukan setiap hari. Namun, ketika didesak keberadaan timnya pada hari Selasa, ia mengakui ketidakhadiran Wartawan saat dirinya dilokasi proyek. “Hari Selasa engga ada yang ke lapangan pak,” tulisnya via pesan singkat.
Mengenai keluhan kualitas teknis di lapangan, pihak pengawas beralasan bahwa pengerjaan saat ini masih berjalan dan baru mencapai 130 meter dari total target 200 meter.
“Kondisi lapangan banyak batu dari pondasi pagar, belokan, dan pekerjaan juga belum selesai… Perapihan U-Ditch dibagian yang renggang dan kiri kanan U-Ditch dilakukan setelah sudah mencapai 200m pak, dikarenakan kerjaan ini harus selesai tgl 14 Juli untuk di area pemakaman dikarenakan akan ada persiapan upacara untuk 17 Agustus pak,” tulis pihak pengawas menjelaskan alasan keterburu-buruan proyek.
Terkait dugaan saluran buntu, pengawas berdalih bahwa air nantinya akan dialirkan ke bawah melalui pasangan batu yang sedang disiapkan. Ketidakseragaman antara pengakuan pengawasan harian dan realita ketidakhadiran di lapangan ini semakin memperkuat dugaan bahwa fungsi supervisi bernilai ratusan juta rupiah ini hanya sebatas formalitas di atas kertas.
Kepala Disperkimta Tangsel bungkam. Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Disperkimta Kota Tangerang Selatan, Aries Kurniawan, belum memberikan tanggapan maupun konfirmasi resmi terkait temuan ini.
Sikap bungkam ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat terkait komitmen transparansi Disperkimta Tangsel. Meski sebelumnya dinas ini sempat menggandeng Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk pendampingan hukum, kemunculan proyek yang berpotensi maladministrasi dan cacat mutu di Kademangan ini mengindikasikan masih besarnya celah kebocoran serta lemahnya kontrol internal pemerintah daerah.
LSM KITA-PD Banten menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dan proses hukum yang transparan terhadap oknum dinas, kontraktor, maupun konsultan pengawas yang terlibat. ( red )
