Pemantauan di Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat Fokus pada Proyek Irigasi yang Didanai DAK 2022-2024, Upayakan Penyaluran Air yang Tepat Guna Bagi Petani
Nusa Tenggara Timur, suararepubliknews.com – Sabtu, 14 September 2024, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap proyek-proyek irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-13 September 2024.
Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap, menyampaikan bahwa Monev kali ini berfokus pada 12 titik Program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022-2024. Bersama Kementerian Pertanian, pemantauan ini dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.
Proyek Irigasi DAK dan Irpom: Mengamankan Akses Air bagi Petani di Tiga Kabupaten
Satgassus bersama Kementerian Pertanian meninjau proyek yang meliputi pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.
Yudi Purnomo menekankan pentingnya pengawasan agar proyek-proyek tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi para petani dan mencegah terjadinya penyelewengan.
Berikut rincian 12 proyek yang dipantau:
- RJIT Persawahan Wae Reca, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur – Rp 200.000.000,-
- Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur – Rp 100.000.000,-
- Irpom Desa Compang Ndejing, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur – Rp 112.800.000,-
- Irpom Desa Watu Mori, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur – Rp 112.800.000,-
- Irpom Poktan Agro Mandiri, Desa Compang Dalo, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai – Rp 112.800.000,-
- Irpom Poktan Like Leok, Desa Compang Dalo, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai – Rp 112.800.000,-
- Pembangunan Damparit dan Jaringan Irigasi, Desa Bulan, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai – Rp 120.000.000,-
- RJIT Desa Bulan, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai – Rp 200.000.000,-
- Irpom Desa Golo Pongkor, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat – Rp 112.800.000,-
- Damparit Desa Golo Pongkor, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat – Rp 114.000.000,-
- DAK Irigasi Box, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat – Rp 95.000.000,-
- DAK Irigasi Air Tanah Dalam, Desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat – Rp 285.000.000,-
Temuan Lapangan: Kendala Harga dan Usulan Rekayasa Irigasi
Harun Al Rasyid, Ketua Tim Satgassus, menyampaikan bahwa mayoritas proyek irigasi yang dipantau sudah termanfaatkan dengan baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh para petani di lapangan.
Konstantinus, ketua kelompok tani (poktan) dari Kecamatan Kuwus, mengeluhkan perbedaan harga barang antara patokan kabupaten dan harga riil di lapangan, khususnya terkait biaya angkut semen. Satgassus menyarankan agar Pemda menetapkan lebih dari satu patokan harga sesuai kecamatan agar lebih fleksibel. Petani juga diimbau untuk mencatat dan menyimpan bukti pembayaran asli agar bisa diverifikasi dalam pemeriksaan.
Simplisius Jahali dari Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, menyoroti pengawasan terhadap pencairan dana agar tidak terjadi penyelewengan. Terkait hal ini, Kabid PSP Manggarai Timur menegaskan bahwa pencairan tahap berikutnya hanya akan dilakukan jika administrasi tahap sebelumnya beres.
Sementara itu, Diklosari, ketua poktan dari Kecamatan Boleng, mengusulkan adanya rekayasa irigasi untuk distribusi air yang lebih merata. Wilayah Boleng merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Manggarai Barat, namun distribusi air belum optimal. Kementerian Pertanian merespons usulan ini dengan menyarankan penggunaan teknologi pompanisasi dan damparit untuk meningkatkan suplai air, yang dapat diimplementasikan secara bertahap.
Satgassus: Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Intensif Demi Ketahanan Pangan
Kegiatan Monev ini merupakan salah satu wujud kerja sama antara Polri dan Kementerian Pertanian dalam rangka mencegah potensi penyelewengan anggaran pada proyek-proyek irigasi yang dibiayai DAK. Harun Al Rasyid mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan agar semua proyek dilaksanakan secara tepat dan berkualitas.
“Jika air bisa disalurkan secara efektif, ketahanan pangan akan meningkat, begitu juga produksi hasil pertanian. Namun, proyek-proyek ini harus dijalankan tanpa mengabaikan mutu dan tanpa adanya praktik korupsi,” tegas Harun. Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan inspektorat daerah dalam mengawal penggunaan DAK agar mencapai sasaran yang diharapkan.
Sinergi Pemerintah dan Satgassus dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di NTT
Pemantauan lapangan ini dipimpin oleh Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, bekerja sama dengan Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian, serta didampingi oleh para pejabat pemerintah daerah setempat, seperti Sekda Manggarai Timur Remigius Gonsa Tombor dan Kadis Pertanian Manggarai Timur John Sentis. Mereka berkomitmen untuk terus mendorong upaya peningkatan produksi pangan melalui proyek irigasi yang transparan dan akuntabel.
Diharapkan, dengan adanya monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, proyek-proyek irigasi di NTT dapat berjalan dengan optimal dan berkontribusi langsung pada ketahanan pangan nasional. (Dhet)
