Pembentukan Direktorat Baru Polri Diharapkan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Papua
Papua, suararepubliknews.com – Tokoh perempuan Papua, Sofie Mubefor, menyampaikan apresiasi yang besar terhadap pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pembentukan unit baru ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama di wilayah Papua yang selama ini menghadapi berbagai tantangan terkait kasus kekerasan dan perdagangan manusia.
“Saya sebagai perempuan sangat mengapresiasi pembentukan Direktorat PPA-PPO ini, karena banyak sekali perempuan dan anak yang merasa tidak terlindungi padahal mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh negara,” ujar Sofie Mubefor dalam pernyataannya pada Jumat, 27 September 2024. Menurut Sofie, kehadiran Direktorat baru ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan kepentingan terbaik mereka selalu diutamakan.
Perlindungan Khusus bagi Perempuan dan Anak di Tanah Papua
Sofie menyoroti pentingnya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak di Papua yang kerap menghadapi situasi rentan. Ia berharap, dengan terbentuknya Direktorat PPA-PPO ini, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat segera ditangani dengan lebih cepat dan tepat sasaran. “Saya juga mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya Direktorat ini, diharapkan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tidak adanya perdagangan orang di mana pun, khususnya di Tanah Papua,” tuturnya dengan penuh harapan.
Penunjukan Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur Baru Direktorat PPA-PPO
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/2100/IX/KEP/2024 pada tanggal 20 September 2024. Dalam surat tersebut, ditunjuk Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan besar dalam sistem penegakan hukum terhadap kejahatan yang menargetkan perempuan dan anak, serta menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait tingginya angka kekerasan dan perdagangan manusia di Indonesia.
Pembentukan Direktorat PPA-PPO ini tidak hanya dipandang sebagai terobosan baru oleh tokoh-tokoh perempuan di Papua, tetapi juga sebagai upaya nyata pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hak asasi perempuan dan anak secara nasional. Harapannya, Direktorat ini dapat menjadi wadah pengaduan dan penyelesaian kasus yang efektif, serta menjadi garda terdepan dalam memberantas segala bentuk kekerasan dan perdagangan orang di seluruh Indonesia.
Pewarta: Dhet
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
