Desain Besar Reformasi Birokrasi Harus Mampu Menjawab Tantangan Global, Arahkan Fokus pada Transformasi Digital dan Evaluasi Kebijakan
Jakarta, suararepubliknews.com – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya percepatan reformasi birokrasi untuk periode 2025—2045 demi menciptakan birokrasi kelas dunia yang mendukung Pemerintah dalam memenangkan persaingan global. Pernyataan ini disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
“Arah kebijakan dan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung Pemerintah memenangi persaingan global,” tegas Wapres.
Dengan berakhirnya Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020—2024, Wapres selaku Ketua KPRBN memberikan beberapa arahan strategis bagi para menteri yang hadir dalam rapat tersebut.
Koordinasi, Pemetaan Jangka Panjang, dan Evaluasi: Kunci Utama Reformasi Birokrasi
Pertama, Wapres menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional agar kebijakan yang dirumuskan berdampak nyata dan efektif. Salah satu isu yang mendesak adalah aturan turunan dari UU Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membutuhkan perhatian serius.
Kedua, Wapres menegaskan bahwa pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi harus dioptimalkan. Grand design Reformasi Birokrasi 2025—2045 harus diselaraskan dengan visi pemerintahan yang akan datang, guna memastikan keberlanjutan dan relevansi kebijakan.
Ketiga, evaluasi menjadi salah satu fokus utama dalam arahan Wapres. Beliau menggarisbawahi pentingnya menilai efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan penyusunan rencana kebijakan untuk periode berikutnya.
Transformasi Digital dan Layanan Publik Jadi Prioritas Utama
Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya mempercepat integrasi digital dalam pelayanan publik. Digitalisasi layanan publik, termasuk peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) digital di berbagai daerah, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah serta membuat birokrasi lebih responsif dan efisien.
“Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah,” tegas Ma’ruf Amin. Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi identitas kependudukan digital sebagai langkah mendukung transformasi layanan publik.
Dengan arahan ini, Wapres berharap reformasi birokrasi yang komprehensif dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga Indonesia dapat memiliki birokrasi kelas dunia yang siap menjawab tantangan global dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
