Beijing, suararepubliknews.com – Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pada hari Kamis (20/06) bahwa pemimpin spiritual agama Buddha Tibet yang diasingkan, Dalai Lama, harus “memperbaiki secara menyeluruh” pandangan-pandangan politiknya sebagai syarat agar hubungannya dengan pemerintah pusat Cina dapat dilanjutkan.
Pembicaraan formal antara Cina dan Dalai Lama, yang melarikan diri ke India pada tahun 1959 setelah pemberontakan Tibet yang gagal melawan pemerintahan Cina, dan perwakilannya telah terhenti sejak tahun 2010.
“Sehubungan dengan kontak dan negosiasi antara pemerintah pusat Cina dan Dalai Lama ke-14, kebijakan kami telah konsisten dan jelas,” kata Lin Jian, seorang juru bicara kementerian luar negeri Cina.
“Kuncinya adalah Dalai Lama ke-14 harus merefleksikan dan memperbaiki pandangan politiknya secara menyeluruh,” ujar Lin dalam sebuah konferensi pers reguler kementerian.
Dikutip dari media Reuters, Dalai Lama mengundurkan diri pada tahun 2011 sebagai pemimpin politik pemerintah Tibet di pengasingan, yang tidak diakui oleh Beijing dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi China.
Namun, Cina terus meradang atas interaksi yang ia lakukan dengan para pejabat negara lain, termasuk para mantan presiden Amerika Serikat, meskipun Dalai Lama mengatakan bahwa ia tidak mengupayakan kemerdekaan bagi Tibet.
Pria berusia 88 tahun ini, yang oleh pemerintah Cina dianggap sebagai separatis berbahaya yang mengenakan jubah biksu, tetap menjadi pemimpin spiritual rakyat Tibet.
Para anggota DPR AS saat ini meminta Presiden Joe Biden untuk menandatangani sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menekan Cina agar mengamankan sebuah kesepakatan damai dan negosiasi mengenai Tibet.
Sejumlah anggota DPR AS, yang bertemu dengan Dalai Lama di India pada hari Rabu (19/06), mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Cina mempengaruhi pemilihan penggantinya.
Meskipun Washington mengakui Tibet sebagai bagian dari Cina, RUU ini tampaknya mempertanyakan posisi tersebut, kata para analis.
Beijing telah menolak Resolve Tibet Act, dengan mengatakan bahwa Tibet adalah bagian dari Cina dan tidak menerima campur tangan dari kekuatan-kekuatan eksternal.
“Kami mendesak Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui kepentingan dan sensitivitas isu-isu yang berhubungan dengan Tibet dan dengan sungguh-sungguh menghormati kepentingan utama Cina,” kata Lin. (Stg)
