Jakarta, suararepubliknews.com – Pada Kamis, 1 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam acara tersebut, Presiden juga meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030.
Komitmen pada Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkeadilan
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di pinggiran, ekonomi mikro, dan UMKM, harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama serta perlindungan yang setara dalam ekosistem digital.
Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa literasi keuangan di Indonesia masih rendah, dengan sekitar 50 persen masyarakat rentan terhadap penipuan dan kejahatan digital. Untuk itu, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan keamanan data.
Potensi Ekonomi Digital Indonesia
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh, dengan proyeksi pertumbuhan pembayaran digital mencapai 760 miliar USD pada tahun 2030. Dukungan dari bonus demografi, dengan 68 persen penduduk berada dalam usia produktif pada tahun 2030, juga menjadi faktor pendukung utama.
Pemanfaatan Teknologi AI oleh UMKM
Dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), Presiden berharap UMKM di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendongkrak ekonomi dan pembayaran digital. Ia menekankan pentingnya digitalisasi bagi UMKM untuk berkontribusi dalam ekonomi digital nasional.
Hadirnya Petinggi Negara dan Pejabat Ekonomi
Acara tersebut turut dihadiri oleh beberapa menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. (Stg)
Sumber: BPMI Setpres
