Jakarta, suararepubliknews.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mematangkan kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada tahun 2024. Permintaan ini disampaikan Presiden dalam Rakornas Kesiapan Pilkada 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa pagi (20/08/2024).
Tantangan Besar Pilkada Serentak Pertama di Indonesia
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa Pilkada serentak 2024 merupakan sebuah tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Pilkada serentak ini akan dilaksanakan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi, dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) mencapai 203.920.554 orang. “Pilkada sebentar lagi akan kita selenggarakan, tidak kalah rumit dibanding Pemilu yang lalu. Ini Pilkada serentak pertama kali,” tegas Jokowi.
Peningkatan Tata Kelola dan Kualitas Pemilu
Presiden Jokowi juga meminta agar KPU terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan memperbaiki tata kelola untuk menghindari permasalahan yang terjadi di masa lalu. Beberapa masalah yang menjadi sorotan Presiden antara lain pendaftaran pemilih yang tidak akurat, data pemilih ganda, distribusi logistik, hingga kekurangan logistik. “Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi,” ujar Presiden.
Fokus pada Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara
Presiden memberikan perhatian khusus pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Ia meminta KPU untuk mengantisipasi masalah-masalah yang kerap terjadi dalam proses tersebut, seperti kerusakan alat dan surat suara serta gangguan keamanan. Sosialisasi kepada masyarakat juga ditekankan sebagai aspek penting yang perlu ditingkatkan.
“Kemudian masalah pelaksanaan pemungutan suara, yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan, artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama,” tambah Presiden.
Pengawasan Independen dan Teknologi dalam Proses Penghitungan Suara
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan fungsi pengawasan proses Pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral dan transparan. Ia juga menyoroti perlunya penggunaan teknologi yang reliabel dalam proses penghitungan suara untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga integritas pemilu.
“Tugas ini pasti butuh kerja keras, butuh kerja sama, butuh sinergitas yang baik antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan berbagai elemen masyarakat,” ungkap Jokowi.
Penegakan Hukum dan Integritas KPU
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik politik uang (money politic) dalam Pilkada 2024. Ia mengimbau agar KPU menjalankan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta mengedepankan kehormatan dalam menjaga kualitas demokrasi.
“KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Jadi tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas,” pungkas Presiden Jokowi.
Pejabat yang Hadir dalam Rakornas Kesiapan Pilkada 2024
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, hadir juga Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta Ketua DKPP Heddy Lugito. (Stg)
Sumber: Setkab
