Bengkulu Utara, suararepubliknews.com – Dalam sebuah aksi gotong royong yang menggugah, Danramil 423-01/Ketahun, Kapten Inf Yudi Triawan, bersama lima orang anggota Babinsa Koramil 01/Ketahun, turun tangan membantu warga memperbaiki Jembatan Belly yang menghubungkan Dusun Lembah Duri dan Dusun Simpang Batu di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 27 Agustus 2024, dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga selesai pada sore hari.
Keikutsertaan Berbagai Pihak Dalam Gotong Royong
Aksi gotong royong ini tidak hanya melibatkan TNI, namun juga diikuti oleh berbagai pihak, di antaranya Sekretaris Camat Pinang Raya, Bapak Sarjan, yang mewakili Camat, serta Kepala Seksi PMD, Bapak Sulis. Kapolsek Ketahun, Iptu Khalid Wahyudi, SH, juga hadir bersama tiga anggota Polsek Ketahun. Selain itu, perwakilan dari beberapa perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut, seperti PT. SIL, PT. JOB, dan PT. CES/CDE, juga turut ambil bagian.
Kepala Desa Air Sebayur, Bapak Haryono, beserta perangkat desa, serta perwakilan masyarakat Dusun Lembah Duri dan Dusun Simpang Batu yang berjumlah sekitar 60 orang, juga ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki jembatan yang sudah sangat memprihatinkan kondisinya ini.

Jembatan Kritis: Penghubung Dua Kecamatan yang Diabaikan Pemerintah
Jembatan Belly yang dibangun sekitar tahun 1987 ini memiliki peran vital bagi masyarakat setempat. Dengan konstruksi rangka besi dan lantai kayu, jembatan ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Kecamatan Pinang Raya dan Kecamatan Giri Mulya. Meski sudah mengalami kerusakan parah, khususnya pada lantai jembatan, upaya perbaikan yang dilakukan oleh warga selama ini tidak membuahkan hasil yang memadai. Lantai kayu yang rapuh sering menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.
Kepala Dusun Lembah Duri, Pak Rediksen, dan Kepala Dusun Simpang Batu, Ibu Ayu Lestari, menyatakan bahwa jembatan ini sangat penting bagi warga untuk mengangkut hasil kebun seperti sawit dan karet. Namun, kerusakan yang terus terjadi memperparah kondisi jembatan. Tak hanya masyarakat, truk-truk besar dari perusahaan sawit dan batu bara juga kerap melintasi jembatan ini, menambah beban dan mempercepat kerusakan.

Ketidakpedulian Pemerintah: Laporan Warga Tidak Direspons
Upaya masyarakat untuk meminta bantuan dari pemerintah sudah sering dilakukan. Kepala Desa Air Sebayur, Bapak Haryono, pernah mengirim surat ke Bupati Bengkulu Utara hingga ke Pemerintah Daerah Provinsi, namun hingga kini, tidak ada tindakan nyata untuk memperbaiki jembatan tersebut. Alasan yang diberikan adalah bahwa jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, namun hingga kini, tidak ada tanda-tanda perbaikan dari pihak provinsi.

Merespons situasi kritis ini, Pemerintah Desa bersama Tripika Kecamatan Pinang Raya mengadakan rapat koordinasi di Aula Desa Air Sebayur pada tanggal 27 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa perbaikan jembatan harus dilakukan secara swadaya dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.

Aksi Gotong Royong: Bukti Kepedulian Masyarakat di Tengah Ketidakpedulian Pemerintah
Dengan tekad yang kuat, kegiatan gotong royong pada tanggal 27 Agustus 2024 ini pun dilaksanakan. Pekerjaan perbaikan meliputi pembongkaran lantai jembatan yang lama dan pemasangan papan kayu baru. Selain itu, satu buah rangka besi H yang sudah bengkok juga diperkuat dengan besi baru.

Hingga pukul 17.45 WIB, pekerjaan yang telah dilakukan mencakup pemasangan lantai papan sepanjang 32 meter dari total 32 meter, dan pemasangan papan tapakan roda kendaraan sepanjang 32 meter, berjalan dengan baik dan telah rampung.

Dalam kondisi terabaikan oleh pemerintah, masyarakat bersama TNI dan Polri serta pihak perusahaan telah menunjukkan solidaritas yang kuat untuk memperbaiki jembatan yang sangat krusial bagi kehidupan mereka. Kegiatan ini selesai dengan aman dan lancar, meninggalkan pesan penting bahwa gotong royong dan inisiatif lokal masih menjadi tulang punggung penyelesaian masalah di tengah ketidakpedulian pemerintah.
(S Sitompul)










