Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Tegaskan Penyusunan Kabinet Hampir 100 Persen, Jokowi Hormati Hak Prerogatif Prabowo dalam Pembentukan Tim Pemerintahan
Jakarta, suararepubliknews.com – Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengonfirmasi bahwa penyusunan kabinet pemerintahan mendatang bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mencapai hampir 100 persen. Susunan kabinet tersebut rencananya akan diumumkan secara resmi pada 20 Oktober 2024, menjelang pelantikan.
“Sudah hampir 100 persen (penyusunan kabinet),” ujar Gibran saat ditemui wartawan di SMAN 70, Jakarta Selatan, pada Rabu, 9 Oktober 2024. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga menyampaikan bahwa dirinya turut andil dalam penyusunan kabinet tersebut. “Oh iya pasti (ikut penyusunan kabinet),” tambahnya.
Penambahan Kementerian dalam Kabinet Prabowo: Jumlahnya Bisa Mencapai 44
Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo akan mengalami penambahan. Meski belum ada angka pasti, Zulhas menyebutkan bahwa jumlah kementerian kemungkinan akan bertambah menjadi sekitar 44.
“Ya mungkin sekitar itu (44),” ujar Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024. Menanggapi jatah kursi untuk PAN yang disebut berjumlah lima, Zulhas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
“Wah itu terserah presiden lah. Itu hak prerogatif bapak presiden ya,” tambahnya. Meski demikian, Zulhas mengakui bahwa dirinya sering berkomunikasi dengan Prabowo terkait penyusunan kabinet.
Isu Jokowi Tolak PDIP di Kabinet: Dasco dan Jokowi Anggap Dinamika Biasa
Terkait isu yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo menolak PDIP untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum pernah mendengar kabar tersebut. “Saya belum dengar Pak Jokowi meminta (penolakan) itu,” ujar Dasco di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Dasco menegaskan bahwa tidak ada pembahasan terkait susunan kabinet antara Jokowi dan Prabowo, karena Jokowi menghormati hak prerogatif presiden terpilih. “Pada prinsipnya, Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” tegas Dasco, seraya meminta agar isu tersebut tidak dianggap serius. Menurutnya, isu ini hanya dinamika biasa di media sosial.
Presiden Jokowi pun memberikan tanggapan serupa terkait isu PDIP masuk kabinet Prabowo. Menurutnya, komposisi menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. “Itu hak prerogatif presiden terpilih,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. Jokowi juga menegaskan bahwa tidak ada masalah jika kabinet Prabowo memiliki jumlah menteri yang lebih banyak, karena hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan presiden terpilih.
PDIP Tetap Akan Lakukan Kritik Konstruktif: Megawati dan Prabowo Akan Bertemu
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya tetap akan menjalankan fungsi kritik konstruktif meskipun tidak bergabung dalam kabinet. PDIP, sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2024, tetap akan memantau dan memberikan masukan melalui posisinya di DPR.
“Soal sikap kami, baik di masa Presiden Jokowi maupun Prabowo, kami tetap akan melakukan kritik konstruktif. Karena itu adalah memang tempatnya di DPR,” jelas Said di Gedung DPR RI, pada Selasa, 17 September 2024.
Lebih lanjut, Said juga menyebutkan bahwa sebelum pelantikan presiden terpilih, akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Prabowo. Namun, ia menekankan bahwa pertemuan tersebut bukan dalam rangka membahas keterlibatan PDIP dalam kabinet, melainkan untuk menyamakan visi ke depan demi memajukan Indonesia.
“Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia,” ujar Said.
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
