Ketua Umum Kadin Minta Penundaan Kenaikan PPN, Fokus pada Stabilitas Ekonomi
Jakarta, suararepubliknews.com – Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyoroti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen serta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan berlaku mulai 2025. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut, jika diterapkan secara bersamaan, dapat memberikan tekanan berat pada dunia usaha yang tengah menghadapi situasi ekonomi yang sulit.
Arsjad secara langsung meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menunda penerapan tarif PPN 12 persen, mengingat kondisi ekonomi saat ini dinilai berbeda dibanding saat kebijakan itu dirumuskan.
“Tunda Dulu PPN 12 Persen”
Dalam pernyataannya pada Selasa (26/11), Arsjad menegaskan perlunya evaluasi terhadap waktu penerapan kebijakan tersebut.
“Memang Ibu Sri Mulyani sudah memutuskan PPN jadi 12 persen. Namun, dengan kondisi ekonomi global dan domestik saat ini, kami menyarankan agar pengenaan tarif baru ini ditunda. Timing-nya perlu dipertimbangkan ulang karena situasi sekarang berbeda dari saat kebijakan ini diputuskan,” ujar Arsjad di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif PPN 12 persen bersamaan dengan kenaikan UMP akan memberatkan banyak pelaku usaha, terutama yang sedang menghadapi tantangan finansial.
Beban Berat bagi Sektor Usaha
Menurut Arsjad, dampak kebijakan ini tidak dapat digeneralisasi karena setiap sektor usaha memiliki kondisi yang berbeda.
“Pasti berat, terutama bagi sektor yang sedang mengalami tekanan finansial. Ada perusahaan yang masih sehat, tetapi banyak juga yang kesulitan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus mempertimbangkan realitas yang dihadapi oleh masing-masing sektor,” katanya.
Perlunya Dialog Bipartit untuk Kenaikan UMP
Mengenai kenaikan UMP 2025, Arsjad mengusulkan agar keputusan tersebut dirundingkan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja di masing-masing sektor. Langkah ini dinilai lebih adil dan dapat menciptakan titik temu yang tidak memberatkan salah satu pihak.
“Hubungan antara pekerja dan pengusaha itu tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dialog terbuka yang berbasis saling percaya sangat penting. Kita harus menemukan keseimbangan agar semua pihak bisa tetap berjalan,” ujarnya.
Harapan untuk Stabilitas Ekonomi
Arsjad berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang timing penerapan kebijakan kenaikan PPN dan UMP dengan tujuan menjaga stabilitas dunia usaha. Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengusaha untuk bertahan dan berkembang, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dengan mengedepankan dialog dan evaluasi mendalam, Kadin Indonesia optimistis kebijakan yang diterapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi tanpa menambah beban bagi dunia usaha.
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
