KAB BURU/ Namlea ( MALUKU ) – Bupati Kab Buru Ikram Umasugi, SE lakukan kunjungan ke Ketua Komisi III DPR RI , Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III Gedung Nusantara II DPR RI Lantai I. Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta .
Kunjungan Bupati Buru Ikram Umasugi SE ke Ketua Komisi III DPRRI dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan pusat demi kemajuan Kabupaten Buru ke depan.
Menurut Bupati Buru Ikram Umasugi , pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat itu menjadi momentum penting bagi Pemkab Buru untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis yang berhubungan dengan tupoksi Komisi III yang meliputi penegakan hukum dan peraturan daerah.
“ Tentu ini menjadi peluang besar bagi Kab Buru , dan banyak hal yang bisa beliau bantu untuk kita melalui berbagai koneksi yang dimilikinya saat ini , ” ujar Bupati Ikram Umasugi.
Bupati menjelaskan , Komisi III DPR RI memiliki cakupan kerja yang sangat strategis , sehingga dirinya dapat menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi serta kebutuhan daerah di Kab Buru ke Komisi tersebut.
Selain itu kata Bupati , Komisi III DPRRI juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup kerja komisi , membantu pimpinan DPRD di daerah untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati atau masyarakat kepada DPRD.
” Mereka di komisi III pada prinsipnya akan menerima dan menampung serta membahas lalu akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tiap daerah , ” ungkap Bupati.
Menanggapi pertemuannya dengan Bupati Kab Buru Ketua Komisi III DPRRI Habiburachman menyatakan bahwa , Kab Buru memiliki posisi strategis yang membutuhkan perhatian lebih , khususnya dalam konteks pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dimilikinya.
“ Kab Buru adalah daerah yang penting secara geografis maupun sosial di Prov Maluku , dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam menyukseskan tugas Bupati dan Pemda kedepan , ” tegasnya.
Habiburahman berharap , kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif di Kab Buru dan Maluku umumnya serta menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak – hak masyarakat , pungkasnya ( Dhet).
