JAKARTA, SRN — Pemerintah resmi mengimplementasikan kebijakan baru terkait pemungutan pajak melalui platform perdagangan elektronik (marketplace) yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan strategis ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk empat raksasa marketplace yang beroperasi di Indonesia, yakni Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada, sebagai pihak pemungut pajak resmi. Langkah ini diambil guna memperluas basis perpajakan digital serta menciptakan keadilan berusaha (leveling the playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa laporan perdana mengenai hasil realisasi pemungutan pajak dari sektor marketplace ini akan segera diumumkan ke publik pada akhir November 2026.
“Laporan hasil pemungutan pajak marketplace akan segera diumumkan akhir bulan November,” ujar Bimo Wijayanto dalam keterangannya, (13/11/2026).
Kebijakan ini menjadi sorotan tajam publik dan para pelaku UMKM e-commerce, mengingat dampaknya yang langsung bersentuhan dengan ekosistem perdagangan digital nasional. Transparansi data dari DJP pada akhir November mendatang pun dinantikan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak digital di awal penerapan regulasi ini. (Red)
