Peserta zoommeeting terkait rencana pawai akbar menyambut protap 12/12/2022.
Jakarta, Desember,Suara Republik News (SRN) ,Rencana pembentukan Provinsi Tapanuli sudah
sejak tahun 2009, tetapi karena sesuatu dan lain hal kala itu, rencana tersebut gagal. Barulah di
tahun 2022 ini terbentuklah Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli ( PPPT) yang diketuai oleh
JS.Simatupang(ketum);YongeSihombing,SE,MBA(sekjen);Elisabeth Simajuntak( Bedahara).dalam
rangka persiapan pawai akbar diadakanlah zoomeeting yang dihadiri oleh Makmur Nababan,JS
Simatupang, Hotlan Pangaribuan, Nelly Sihite, Welman Sianipar, Anderson Silitonga, Elisabeth
Simajuntak, Budi Agung Manurung, Pdt.Manumpak Gultom, Drs.M.Siringoringo,M.Pd,
Panangian Simajutak SH, Uli Artha Hutapea. Drs.Aiudy Murphi Sitorus, Tanda Hutahean, Jonang
MP Sitorus SH, Joyce Manik,Irma Tambunan , Fin Alonso Manik, Agustinus Manurung. Kepada
mereka dimintai masukan dan saran untuk mematangkan pawai akbar yang akan
diselengarakan 12 Desember2022 nanti. Turut hadir dalam zoom, kabiro Suara Republik News
& Liputan Nusantara. Zoom meeting ,menurut undangan sedianya diadakan jam 17.00, tapi
karena sesuatu dan lain hal, molor ke jam 20.00 WIB.Zoom meeting dipimpin oleh Budi Agung
Manurung koordinator panitia.didampingi panitia lainnya.
Salah seorang peserta Anderson Silitonga mengusulkan untuk pawai akbar sedikitnya 200
orang setiap Kecamatan diKabupaten Kawasan Danau Toba(KDT)Menurut Anderson Silitonga
Kiranya Pemimpin daerah Keresidenan Tapanuli bergandengan tangan WUJUDKAN PROVINSI TAPANULI
hendaknya pawai akbar dipandu panitia, kemudian lanjutnya lagi, perlu surat dari
Kapolsek,Kapolres dan Dinas perhubungan untuk menjaga keamanan dan kondusifitas pawai
akbar . Dan setiap 50 meter sambungnya lagi ada panitia yang memantau dan memonitor,
setiap peserta pawai diberi tanda peserta pawai,dan dianjurkan mengenakan kemeja
berwarna putih dan mengenakan ulosBatak tutur dia. Jonang Sitorus peserta zoom lainnya,
memberi masukan,bahwa peserta pawai akbar tidak hanya masyarakat kabupaten Toba saja,
tetapi juga masyarakat kabupaten lainnya (se Kawasan Dana Toba, seperti Kabupaten
Humbahas, kabupaten Samosir, kabupaten Tapanuli Utara, dan kabupaten Tapanuli tengah
serta kota madya Sibolga.Kabiro Suara Republik News memohon kepada panitia agar panitia
memberi schedule kegiatan PPPT di Jakarta,seperti audiensi kepada Steakholder serta petinggi
negara terkait pembentukan Provinsi baru agar dapat meliput hingga publikasi ke masyarakat
umum khususnya ke masyatakat Kawasan Danau Toba. Sebagai putra daerah, saya memiliki
beban moril jika tidak ikut ambil bagian sekecil apapun, Cuma mohon maaf kata saya ditengah
zoom ini khusus pawai akbar tanggal 12 Desember nanti , tidak bisa hadir, tetapi doa saya
menyertai Panitia serta seluruh peserta pawai akbar agar semoga kegiatan pawai akbar nanti
berjalan lancar tidak kurang suatu apapun.
Prediksi Sekjen PPPT.
Prediksi ini disampaikannya di kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin,
14 Nov 2022. Sekjen Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, SE.,MBA
memprediksi tahun 2023 Presiden Jokowi akan mencabut moratorium dan mengesahkan
Provinsi Tapanuli.dengan beberapa pertimbangan, (1) kabupaten dan kota yang tergabung
dalam usulan Provinsi Tapanuli, kaya akan potensi sumber daya alam, utamanya dari sektor
pariwisata, pertanian dan industri kreatif seperti ulos. Presiden Jokowi telah menetapkan
Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai tujuan wisata dunia. Di sektor pertanian, Presiden Jokowi
telah membangun kawasan food estate di Kab. Humbang Hasundutan. “Presiden Jokowi
bahkan membangun desa/kampung ulos di beberapa titik di wilayah usulan Provinsi Tapanuli”,
kata Yonge Pengusul Nama Presiden Jokowi Nominator Penerima Hadiah Nobel Ekonomi
Norwegia. (2), kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan wilayah Provinsi Tapanuli
telah memiliki infrastruktur yang sudah layak untuk dijadikan provinsi. Presiden Jokowi telah
membangun jalan termasuk jalan lingkar KDT, jembatan, listrik, spot wisata, bandara,
pelabuhan dan sarana transportasi danau.(3) kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan
wilayah Provinsi Tapanuli se makin memiliki daya tarik investasi, utamanya investasi di sektor
pariwisata, pertanian dan industri kreatif. “Saya sudah melihat terobosan Menkomarvest Luhut
Binsar Pandjaitan membawa para investor, baik investor lokal, nasional dan internasional untuk
menyokong pembangunan ekonomi di wilayah KDT”, papar Yonge penulis buku Manajemen
APBD.(4) kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan wilayah Provinsi Tapanuli telah
terkoneksi jalan mantap, dan akan terkoneksi dengan jalan tol. Presiden Jokowi telah
membangun jalan tol sebagai interkoneksi jalan menuju Kawasan Danau Toba. Lebih lanjut
dikatakan mantan staf ahli DPR RI dan DPD RI, saat ini masyarakat dari masing-masing
kabupaten dan kota yang tergabung dalam wilayah usulan Provinsi Tapanuli tidak lagi
mempersoalkan letak ibu kota Provinsi Tapanuli. “Beda dengan di masa sebelumnya, masih
terjadi tarik menarik tentang ibu kota provinsi”, jelas Yonge Ketua Jokowi Maestro Institute ini.
(5) Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2022 yang
lalu, tidak ada niat dan ambisi untuk kemudian menjadi gubernur (pasca suksesi pilkada Provinsi
Tapanuli). Yonge yang juga penulis buku Jokowinomics mengatakan para personel PPPT tulus
dan ikhlas menyuarakan, mengusulkan dan menperjuangkan pencabutan moratorium dan
pengesahan Provinsi Tapanuli. “Mereka hanya ingin mewariskan sebuah nama bagi wilayah
kelahirannya dan orangtuanya, yaitu wilayah bernama Provinsi Tapanuli sebagaimana di masa
Belanda pun sudah ditetapkan sebagai wilayah Keresidenan Tapanuli”, pungkas Yonge ,Dosen
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia (UNPRI). Saya pikir sambung Yonge lagi,
berdasarkan fakta-fakta tersebut Presiden Jokowi akan membuatnya sebagai sebuah bahan
pertimbangan baru untuk mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli. “Karena
itu, saya memprediksi bahwa Presiden Jokowi akan mencabut moratorium dan mengesahkan
Provinsi Tapanuli pada tahun 2023 atau sebelum akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden”,
kata Yonge. Yonge menjelaskan , PPPT tidak sedikit pun terpikir untuk melakukan demonstrasi.
“PPPT sangat meyakini bahwa dengan cara komunikasi, diplomasi, bicara dari hati ke hati
antara pengurus dengan para pimpinan nasional, khususnya kepada Presiden, Wapres, Ketua
MPR, DPR, DPD, Komisi II DPR RI, putra putri Tapanuli anggota DPR, Mendagri, Menkeu,
Menkomarvest, dan lainnya, akan membuahkan hasil yang terbaik, yaitu kesamaan tujuan
mewujudkan Provinsi Tapanuli”, tutur Yonge. Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat
bijaksana, bahkan telah didaulat sebagai pemimpin yang paling efektif di dunia, tentu Jokowi
akan membuat keputusan pencabutan moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli sebagai
solusi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapanuli dan
Indonesia tutup Yonge Sihombing,SE,MBA.( Ring-o)
Yonge Sihombing, SE.,MBA, Sekjen PPPT
