JAKARTA,Suararepubliknews.com -Sekolah Menengah Atas IP Yakin yang berada di Jl. Bangun Nusa Raya No.10, RT.3/RW.2, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, mendadak jadi sorotan publik. Pasalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (Lentera Masyarakat Banten) temukan sejumlah dugaan penyelewengan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang dilakukan oleh pihak Sekolah (oknum Kepala Sekolah). Selain penyelewengan juga memungut biaya daftar ulang per siswa.
BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Mengacu pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (8), dana BOS Reguler adalah dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
SMA IP Yakin memiliki 254 murid dengan 16 tenaga pendidik. Diketahui mendapat dana BOS tahap 1 (satu) dan 2 (dua) tahun 2023 sebesar Rp. 193.155 per tahap nya. Namun penyerapan nya terlihat banyak kekeliruan, seperti anggaran pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pengembangan profesi guru, tenaga pendidikan, administrasi kegiatan sekolah dan penyediaan alat multi media pembelajaran yang terlihat sangat tidak lazim.
Selain item yang disebut diatas ada lagi fakta lebih menarik, yaitu dugaan pungutan diluar juknis belajar mengajar. Yakni, pihak sekolah meminta uang daftar ulang kepada setiap murid sebesar 700 ribu per siswa. ‘Lis Sugianto, SH, Ketua Umum LMB menjelaskan, harus nya pihak sekolah tidak memungut biaya daftar ulang lagi kepada setiap siswa karena hal itu tidak tertuang dalam peraturan pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat.
“Jelas memungut biaya daftar ulang itu tidak ada dalam aturan setiap sekolah, apalagi yang telah menerima dana BOS. Selain itu setelah kita lakukan Investigasi ada dugaan penyalahgunaan dana BOS serta dugaan Pungli yang dilakukan pihak sekolah SMK IP Yakin, yang pastinya atas sepengetahuan oleh Oknum kepala sekolah, “jelas Sugianto kepada jurnalkota.com, (18/07/2024).
Dari data yang diterima redaksi jurnalkota.com, sekolah SMA IP Yakin dalam penyerapan dana BOS tahap 1 Tahun 2023 pada bulan Februari yaitu, sebesar Rp. 193.155.000, dan tercatat penerimaan peserta didik baru sebesar Rp. 8.475.000. Tahap 2 (dua) bulan Juli 2023 sebesar Rp. 193.155.000, dicatat untuk administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 28.854.000, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp. 64.251.000, penyediaan alat multi media pembelajaran sebesar Rp. 18.150.000.
Selanjutnya tercatat dalam rincian kegiatan kelas 2023/2024 biaya yang dikeluarkan oleh setiap siswa yaitu, pada semester genap hanya Rp. 5.850.000 dari 6 (enam) item kegiatan antara lain, januari SPP, PM dan TO total biaya Rp. 950.000. Februari SPP, UKS dan Uang akhir tahun (UAT) total biaya Rp. 1.300.000. Bulan Maret, SPP, Pelepasan, Rapat Genap, total biaya Rp. 2.350.000. Bulan April, SPP sebesar Rp. 350.000. Bulan Mei, SPP, Admin Ijazah, sebesar Rp. 550.000, bulan Juni, SPP sebesar Rp. 350.000.
Pada semester ganjil 2023/2024, yaitu bulan Juli. Daftar ulang Rp. 700.000, SPP sebesar Rp. 350.000. Bulan Agustus, SPP sebesar Rp. 350.000, Buku ganjil sebesar Rp. 509.000. Bulan September SPP sebesar Rp. 350.000, ATS Ganjil sebesar Rp. 130.000. Bulan Oktober SPP sebesar Rp. 350.000, Foto Ijazah sebesar Rp. 50.000. Bulan November SPP sebesar Rp. 350.000. Bulan Desember SPP sebesar Rp. 350.000, Adm Rapot sebesar Rp. 50.000, AAS Ganjil Rp. 250.000. Jika ditotal keseluruhan 3.789.000 + 5.850.000 biaya yang dikeluarkan per siswa sebesar Rp. 9.639.000 selama setahun untuk kelas XII saja.
Sungguh fantastis nilai diatas, menurut Lis Sugianto, biaya yang ditanggung oleh wali murid sangat tidak karuan. Padahal sekolah tersebut jelas jelas sudah penerima dana BOS. Sugi lantas mempertanyakan junlis dan kegunaan dana BOS itu kemana dan pertanggung jawaban nya bagaimana. Dari temuan tentang penyerapan nya, patut diduga ada penyelewengan BOS yang harus diusut sampai tuntas.
Penegak Hukum untuk segera mengusut sampai tuntas terkait dugaan penyelewengan dana BOS tersebut yang dilakukan oknum kepala sekolah SMA IP YAKIN. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Ispektorat DKI Jakarta serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kejaksaan Negri Jakarta Barat,” kata Lis Sugianto.
Selain itu, lanjut kata Sugianto, sikap Kepala sekolah yang tidak mau memberikan penjelasan yang luas tentang penyerapan dana BOS saat ditemui langsung, sudah termasuk mengangkangi UUD No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Perki No 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan publik. Hingga berita ini dimuat belum ada jawaban yang disampaikan oleh pihak sekolah SMA IP YAKIN kepada jurnalkota.com tentang tuduhan dugaan penyelewengan dana BOS tersebut. ‘Daswati’ sebagai Kepala Sekolah belum bisa memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh wartawan by nomor Whatsapp nya. [Red]
