Hakim di Indonesia Hidup di Rumah Kos dan Hadapi Kondisi Memprihatinkan: Solidaritas Hakim Tuntut Peningkatan Gaji dan Perlindungan
Jakarta, suararepubliknews.com – Anggota DPR RI, Habiburokhman, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para hakim di Indonesia yang banyak hidup dalam kondisi tidak layak, tinggal di rumah kos, jauh dari keluarga, dan mengalami kesulitan dalam menjaga kesehatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Habiburokhman saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2024), di mana ia mengungkapkan bahwa kondisi ini sering ia temui ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.
“Saya setiap kali kunker ke daerah-daerah terenyuh melihat hakim itu, mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos. Saya prihatin, bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut, jauh dari keluarga, istri, mau pulang ke rumah secara rutin karena penempatannya di luar kota jauh dari kediamannya kan tidak terawat,” ungkapnya.
Habiburokhman, yang juga mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan, dan kesejahteraan para penegak hukum harus menjadi prioritas. “Ini agak mengerikan juga ya nasib para penegak keadilan ini. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Rencana Audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) untuk Bahas Kesejahteraan Hakim
Sebagai bentuk perhatian, Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) pada Senin (7/10/2024) atau Selasa (8/10/2024). Pertemuan ini bertujuan membahas tuntutan peningkatan gaji hakim yang selama 12 tahun belum mengalami kenaikan. SHI sendiri mengancam akan menggelar aksi cuti bersama ribuan hakim pada 7-11 Oktober 2024 mendatang jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Saya sudah diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih saat ini, Dasco Ahmad, untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan pada tanggal 7 dan 8. Kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut,” jelas Habiburokhman.
Tuntutan Revisi Peraturan Pemerintah dan Perlindungan Bagi Hakim
Solidaritas Hakim Indonesia mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung. Revisi ini diperlukan agar gaji dan tunjangan hakim dapat disesuaikan dengan standar hidup layak dan tanggung jawab profesi yang besar.
Selain itu, SHI juga menuntut pemerintah menyusun peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi para hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan. Perlindungan yang memadai dianggap sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas sebagai penegak keadilan.
Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi para anggota DPR RI, termasuk Habiburokhman, yang berkomitmen untuk mencari solusi demi kesejahteraan hakim di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi para hakim serta meningkatkan keamanan dan profesionalisme dalam sistem peradilan.
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
