Polda Jabar Gelar Pelatihan untuk Pengawal Pribadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Fokus pada Netralitas dan Profesionalisme
Bandung, suararepubliknews.com – Polda Jawa Barat resmi membuka Pelatihan ADC/Walpri (Ajudan dan Pengawal Pribadi) untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam rangka mendukung Operasi Mantap Praja 2024. Acara pembukaan digelar pada Selasa, 17 September 2024, bertempat di Sat Brimob Polda Jabar dan dipimpin oleh Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja, SE., SIK., MH, didampingi oleh Pejabat Utama Polda Jabar.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan para pengawal pribadi dalam menjalankan tugas pengamanan bagi calon pemimpin daerah pada Pilkada mendatang, dengan penekanan pada netralitas, profesionalisme, dan integritas.
Arahan Kapolda Jabar: Kembangkan Kemampuan, Jaga Netralitas, dan Utamakan Etika Profesi
Dalam pembukaan pelatihan, Irwasda Polda Jabar membacakan arahan dari Kapolda Jabar yang menekankan pentingnya motivasi tinggi, semangat belajar, serta pengembangan diri bagi setiap peserta. Hal ini dilakukan agar para pengawal pribadi atau Walpri dapat menjadi profesional yang presisi dalam menjalankan tugas pengamanan.
“Tekad dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berlatih sangatlah penting. Dengan pengembangan diri yang baik, para peserta pelatihan dapat menjadi Walpri yang presisi dan siap menghadapi tantangan di lapangan,” ujar Kombes Pol Kalingga saat menyampaikan arahan Kapolda.
Ia juga menambahkan bahwa instruktur pelatihan diharapkan memberikan materi yang fungsional dan aplikatif, sehingga peserta dapat memahami dan menerapkan ilmu yang mereka pelajari dengan baik. Dalam pelatihan ini, kebersamaan, kekompakan, dan kecintaan terhadap institusi juga ditekankan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Tri Brata, dan Catur Prasetya.
Netralitas sebagai Prioritas Utama
Salah satu aspek penting yang diingatkan kepada seluruh peserta adalah netralitas. Kapolda Jabar menekankan bahwa peserta pelatihan, baik Walpri maupun ajudan calon gubernur dan wakil gubernur, tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Walpri harus tetap profesional dan tidak memihak selama melaksanakan tugasnya dalam proses Pilkada.
“Netralitas adalah kunci dalam pelaksanaan tugas pengamanan ini. Para Walpri harus menghindari politik praktis dan menjalankan tugas dengan penuh integritas,” tegasnya.
Materi Pelatihan: Kecerdasan Emosional hingga Deteksi dan Sterilisasi
Selama pelatihan, peserta akan dibekali berbagai materi penting yang relevan dengan tugas pengawalan dan keamanan. Beberapa materi yang diberikan meliputi kecerdasan emosional, mengenali stres, Intelkam (Intelijen dan Keamanan), serta tugas dan tanggung jawab sebagai ADC/Walpri. Selain itu, pelatihan juga mencakup keterampilan pengawalan, deteksi dan sterilisasi, serta penanganan situasi darurat seperti Pelatihan KBRN (Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir).
Materi-materi ini diberikan oleh instruktur yang berpengalaman, dengan harapan peserta dapat menerapkan ilmu yang mereka pelajari saat bertugas di lapangan. Fokus pelatihan ini tidak hanya pada teknis pengamanan, tetapi juga pada pengembangan mental dan emosional peserta untuk mengatasi situasi stres dan tekanan selama menjalankan tugas.
Pelatihan ini diharapkan dapat membentuk Walpri yang profesional, netral, dan siap dalam menghadapi tantangan pengamanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sekaligus menjaga nama baik institusi Polri di mata publik.
Operasi Mantap Praja 2024: Persiapan Maksimal untuk Pengamanan Pilkada
Pelatihan ADC/Walpri ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Mantap Praja 2024, operasi kepolisian yang digelar untuk mendukung pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di berbagai daerah. Polda Jabar, sebagai salah satu penanggung jawab keamanan di wilayah Jawa Barat, melakukan berbagai persiapan guna memastikan proses Pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar.
Dengan pelatihan yang matang, diharapkan para Walpri dan ajudan dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan menjaga netralitas selama proses pemilihan berlangsung, sehingga tercipta suasana yang kondusif di masyarakat. (Hms**)
