Dinas Pendidikan Humbahas Menggelar Diskusi Terbuka Bersama Orangtua dan Kepala Sekolah
Doloksanggul, suararepubliknews.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat, 6 September 2024 di Ruang Rapat Dinas Pendidikan. Forum ini digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta beberapa peraturan terkait lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017.
Tujuan Forum: Menerima Masukan demi Peningkatan Mutu Pendidikan
Acara tersebut dihadiri oleh Plt Kadis Pendidikan, Martahan Panjaitan, S.Pd, MM, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Surta Helena Ambarita, SE, serta beberapa staf lainnya. Tak ketinggalan, seluruh Ketua K3S jenjang pendidikan SD dan Ketua MKKS jenjang SMP hadir mewakili orangtua siswa untuk berdialog.
Plt Kadis Pendidikan, Martahan Panjaitan, menegaskan bahwa tujuan utama dari FKP ini adalah untuk mendengar dan menerima masukan dari masyarakat, khususnya para orangtua siswa, guna meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Pemkab Humbahas. “Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi kami untuk memahami tantangan di lapangan dan mendapatkan saran demi peningkatan kualitas layanan pendidikan,” ujar Martahan.
Bantuan KIP dan Pemahaman Masyarakat yang Belum Tepat
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang banyak disoroti adalah Bantuan Pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Martahan menjelaskan, banyak orangtua siswa yang keliru memahami mekanisme bantuan ini. “Beberapa orangtua mengira bahwa bantuan KIP akan terus diberikan, padahal bantuan tersebut dapat dihentikan jika ada deteksi peningkatan ekonomi dari keluarga penerima,” tegas Martahan. Ia juga menambahkan bahwa hal ini kerap menimbulkan kebingungan di kalangan orangtua yang datang ke sekolah untuk mempertanyakan mengapa anak mereka tidak lagi menerima bantuan KIP.
Martahan menegaskan bahwa keputusan penghentian KIP sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bukan pihak sekolah. “Ini penting untuk dipahami, sehingga kepala sekolah tidak disalahkan dalam situasi ini,” imbuhnya.
Kasubbag Umum: FKP sebagai Sarana Komunikasi Dua Arah
Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Surta Helena Ambarita, SE, menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah kegiatan dialog yang melibatkan penyelenggara layanan publik dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.
“FKP memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, serta usulan terkait layanan yang diterima. Ini adalah forum komunikasi dua arah yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pihak,” ujar Surta.
Produk Layanan Dinas Pendidikan yang Dibahas dalam FKP
Surta juga menjelaskan bahwa ada empat produk layanan utama yang menjadi fokus pembahasan dalam FKP ini, yaitu:
- Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB (legalisir)
- Surat Keterangan Pengganti Ijazah
- Mutasi siswa SD/SMP
- Pengajuan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)
“Keempat layanan ini merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya sekolah-sekolah yang diwakili oleh Ketua K3S dan Ketua MKKS. Kami berharap dengan adanya forum ini, masyarakat dapat lebih memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di Dinas Pendidikan,” tutup Surta Helena.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Humbahas serta memperbaiki layanan publik secara menyeluruh. (Demak S).
