Amos Schocken Serukan Penjatuhan Sanksi pada Pejabat Israel Terkait “Nakba Kedua” di Gaza
London, suararepubliknews.com – Penerbit surat kabar ternama Israel Haaretz, Amos Schocken, mengejutkan banyak pihak dalam pernyataannya di Konferensi Haaretz di London, Minggu (27/10). Schocken mengungkapkan dukungannya terhadap rakyat Palestina dan menyebut mereka sebagai “pejuang kemerdekaan.” Tak hanya itu, ia juga menyerukan sanksi terhadap pejabat Israel yang ia anggap bertanggung jawab atas “Nakba kedua” di Gaza. Nakba pertama terjadi pada 1948, di mana hampir satu juta warga Palestina dipaksa keluar dari tanah mereka ketika Israel pertama kali didirikan.
Amos Schocken menyebutkan beberapa pejabat Israel yang dianggapnya bertanggung jawab, di antaranya Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, serta pasukan militer Israel (IDF). “Sanksi harus dijatuhkan pada mereka yang telah melakukan tindakan yang menyebabkan pengusiran dan penderitaan bagi rakyat Palestina di Gaza,” ungkapnya, sebagaimana dikutip oleh The Jerusalem Post pada Jumat (01/11).
Seruan untuk Solusi Dua Negara dan Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah Israel
Di awal pidatonya, Schocken menyampaikan dukungannya terhadap perdamaian antara Israel dan Palestina, meskipun ia pesimis hal tersebut akan terwujud dalam situasi pemerintahan Israel saat ini. “Israel memiliki pemerintahan yang menentang pembentukan negara Palestina,” ujarnya, menyoroti kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan solusi dua negara.
Amos Schocken juga menegaskan bahwa pendirian pemukiman Israel di wilayah pendudukan telah melanggar hukum internasional, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia berpendapat, satu-satunya jalan untuk menciptakan perubahan adalah dengan menerapkan sanksi terhadap pemimpin dan pemukim Israel yang menentang berdirinya negara Palestina. “Negara Palestina harus didirikan, dan sanksi internasional adalah langkah yang perlu dilakukan demi tercapainya tujuan ini,” pungkasnya.
Tanggapan Kementerian Israel: Pemutusan Kerja Sama dengan Haaretz
Menyusul pernyataan kontroversial Schocken, beberapa kementerian di Israel, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Diaspora, Kementerian Ekonomi dan Industri, serta Kementerian Pendidikan, memutuskan hubungan kerja sama dengan Haaretz. Keempat kementerian tersebut menuduh Schocken melakukan tindakan yang dianggap mengkhianati negara Israel.
Haaretz: Media Independen yang Kerap Kritis terhadap Kebijakan Pemerintah Israel
Haaretz telah dikenal sebagai media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel, termasuk tindakan militer di Gaza dan Lebanon. Berbeda dengan kebanyakan media Israel dan Barat yang condong pro-Israel, Haaretz justru menyajikan narasi yang netral dan berani menyoroti isu-isu yang kontroversial, termasuk kebijakan pemerintahan Netanyahu terkait Palestina.
Media ini tidak hanya berbeda dari kebanyakan media Israel, namun juga memiliki sudut pandang yang kontras dengan media-media Barat, khususnya Amerika Serikat, yang lebih banyak mendukung kebijakan Israel. Sikap independen Haaretz telah menjadikan media ini sebagai salah satu suara yang membela hak-hak warga Palestina, meskipun sering menghadapi tekanan dari berbagai pihak di dalam negeri.
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
