Tulungagung , Suararepubliknews.com – Dengar pendapat yang digelar dengan melibatkan dinas terkait, pemilik lahan (Toko Weringin), serta lembaga pendamping berlangsung panas dan penuh ketegangan, Tulungagung 31/03/2026.
Sejak awal forum, warga secara tegas menyatakan sikap menolak perpanjangan sewa tower yang rencananya dimulai pada 2025.
“Masalahnya bukan baru hari ini. Sudah lebih dari 20 tahun kami menyampaikan keluhan, tapi nyaris tidak pernah ada penyelesaian yang jelas,” tegas salah satu perwakilan warga.
Warga menyoroti beberapa hal yang selama ini dinilai diabaikan, mulai dari dugaan dampak lingkungan, kekhawatiran atas keamanan konstruksi, hingga potensi risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga menilai pengelola tower minim transparansi dan cenderung enggan dalam membangun komunikasi dengan warga.
Situasi semakin memanas ketika beberapa warga mempertanyakan komitmen pihak pengelola dan pemerintah yang dinilai lamban merespons keluhan. Hearing pun berubah menjadi ruang pelampiasan keresahan kolektif yang selama ini terpendam.
Di sisi lain, perwakilan dinas terkait berupaya meredam suasana yang terlihat semakin memanas dengan menyatakan bahwa proses perpanjangan izin tidak akan diputuskan secara sepihak. ‘Pemerintah akan mempertimbangkan seluruh masukan, termasuk penolakan warga, sebelum mengambil keputusan.’jelas salah satu perwakilan dinas yang hadir.
Namun pernyataan tersebut belum cukup meredakan ketidakpercayaan warga. Mereka mendesak agar pemerintah tidak sekadar menampung aspirasi, tetapi benar-benar mengambil sikap tegas berdasarkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Lembaga masyarakat yang turut mendampingi warga menekankan perlunya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan tower. Mereka meminta aspek keselamatan, dampak sosial, serta kepatuhan terhadap regulasi diuji secara transparan dan independen sebelum izin apa pun diperpanjang.
Hearing ditutup tanpa ada keputusan yang jelas sehingga menyisakan tanda tanya besar. Meski ada rencana kajian teknis dan dialog lanjutan, warga menilai langkah tersebut tidak boleh sekadar formalitas.
Satu hal yang pasti, mayoritas warga Tamanan tetap pada sikapnya menolak perpanjangan. Kini, bola panas berada di tangan pemerintah—apakah akan berpihak pada warga atau kembali mengabaikan suara yang sudah terlalu lama diabaikan.. . ..( Kbt ).
