Serang, Suararepubliknews – Himpunan Mahasiswa Petir (HMP) Kabupaten Serang mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang yang dinilai tidak pro-rakyat. Kritik ini terkait dengan alokasi anggaran Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2026 yang mencapai Rp76,15 miliar, Sabtu (15/11/2025).
Ketua Umum HMP, Tazkia Aulia, menyatakan bahwa besarnya anggaran Setda di bawah kepemimpinan Zaldi Duhana ini sangat kontras dengan kondisi riil masyarakat Kabupaten Serang yang masih bergelut dengan berbagai persoalan mendasar.
“Bagaimana mungkin, di saat saudara-saudara kita masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk kepentingan internal birokrasi?” tanya Tazkia.
Tazkia merinci bahwa dari total anggaran Rp76,15 miliar tersebut, Rp36,36 miliar dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan aparatur Setda, sementara Rp39,79 miliar dialokasikan untuk belanja operasional.
HMP menuntut agar pemerintah daerah merevisi dan mengembalikan arah kebijakan anggaran kepada jalur yang benar, yaitu berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kenyamanan internal birokrasi.
Tuntutannya antara lain:
Evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Setda tahun 2026
Revisi kebijakan anggaran untuk memprioritaskan kepentingan rakyat
Alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan nyata masyarakat, seperti pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, dan buruknya pengelolaan lingkungan
Dengan demikian, HMP berharap agar pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien.(Iwan H)
