SRN-Batam, Markas Daerah Laskar Merah Putih Kepulauan Riau menyikapi adanya surat edaran dari Kemenaker perihal BHR untuk driver online khusunya dikota Batam, bahwa aplikator diminta untuk berikan Bonus Hari Raya (BHR) untuk para profesi ojek online, semua aplikator online untuk BHR tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan perhitungan dan membuat sebuah keputusan sepihak tanpa adanya penjelasan yang detail untuk para driver, maka dari itu driver menjadi mengeluh yang mereka dapat hanya Rp. 50.000 rupiah yang diterima.
Dalam hal tersebut salah satu pengurus Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih LMP Kepri menyoroti dan sekaligus salah satu ketua Wadah/komunitas Solidaritas Ojol Batam (SOBAT), Wahyudi mengatakan, sangat menyayangkan sikap para pelaku usaha bebasis aplikator terkait masalah BHR yang diberikan oleh para driver ojek online, yang sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi.
Lanjutnya, sudah sangat keterlaluan dan tidak memanusiakan para pekerja driver online yang hanya terima hanya Rp. 50.000 untuk BHR tersebut, maka dari saya sebagai Ormas dan Sobat juga meminta pihak pemerintah harus mengambil sebuah tindakan tegas untuk para pelaku usaha khususnya berbasis online yang tidak melakukan arahan dan amanah pak presiden dan Kemenaker terkait BHR, Pemerintah harus mengambil sikap atas terkait kejadian ini, apabilatidak segera mengambil sebuah tindakan maka kami Laskar Merah Putih yang akan mengambil tindakan tegas terhadap aplikator tersebut,”ucapnya Wahyudi, Jumat (28/3/25).
Pihak pengusaha aplikator online, seharusnya berpikir pakai logika saja mereka kerja bertahun-tahun kenapa hanya diberikan apresiasi hanya Rp. 50.000 tidak masuk akal, padahal para driver tersebut sudah menghasilkan puluhan juta bahkan bisa milyaran setiap tahunnya untuk pelaku usaha aplikator online.
Tambahnya lagi, kami masih terus mendalami permasalahan ini dan terus investigasi serta mengimput dari beberapa driver online, kami pun siap mendampingi dalam memperjuangkan hak-hak para driver online, selain dari hal BHR banyak driver juga yang mengeluhkan terkait baik aturan dan tindakan yang selalu dilakukan secara sepihak tanpa adanya sebuah diskusi terhadap driver,”ungkapnya Wahyudi.
Salah satu driver juga ada yang mengatakan kepada saya, mereka sering menagadakan diskusi atau kopdar, namun dari hasil diskusi tanpa adanya sebuah keepakatan bersama seolah-olah para driver seakan setuju.
‘Ya, mereka para driver sebagian merasa kecewa dari hasil keputusan yang diambil tidak sesuai dengan hasil diskusi”
Saya berharap kepada Pemerintah Pusat dan Kemenaker bisa mendengar keluhan para driver yang diwakilkan dari ormas LMP, Saya berharap dari LMP Pusat bisa mendengar dan mewakili untuk LMP yang di Daerah atas perjuangan untuk para driver bisa mendapatkan haknya yang layak untuk BHR mereka. Agar jangan para pelaku usah aplikator online ini semena-mena tanpa memikirkan hak para driver,”tutup Wahyudi( Iqbal).
