Desakan Evaluasi Dandim Namlea di Tengah Polemik Tambang Gunung Botak: Antara Tuntutan Transparansi dan Penegasan Disiplin TNI
Namlea, Suararepubliknews.com — Di tengah sunyi perbukitan emas Gunung Botak, perdebatan lama tentang tambang, hukum, dan kehadiran aparat kembali menyala. Kali ini bukan hanya soal alat berat atau lubang-lubang galian yang tak pernah benar-benar tertib, tetapi juga soal tudingan yang diarahkan ke tubuh institusi bersenjata negara.
Kelompok yang menamakan diri Garda Muda Indonesia melontarkan desakan keras: Panglima Tentara Nasional Indonesia diminta mengevaluasi Komandan Kodim 1506/Namlea. Dalam selebaran digital yang beredar, mereka bahkan meminta penarikan pasukan TNI dari area tambang yang selama ini menjadi salah satu titik paling sensitif di Pulau Buru.
Tiga tuntutan mereka sederhana dalam redaksi, tetapi kompleks dalam implikasi:
Evaluasi terhadap Dandim 1506/Namlea oleh Panglima TNI
Penarikan pasukan TNI dari kawasan tambang Gunung Botak
Dugaan adanya setoran Rp5.000.000 per “bak” kepada oknum aparat di lapangan
Tudingan terakhir menjadi bara paling panas. Ia tidak sekadar menyeret nama individu, tetapi menyentuh persoalan yang dalam beberapa tahun terakhir berulang kali muncul dalam diskursus publik: relasi antara sumber daya alam, aparat keamanan, dan ekonomi informal yang tumbuh di sekitarnya.
Namun hingga kini, tuduhan itu berdiri di ruang publik tanpa dokumen pembuktian yang terbuka. Nama koordinator lapangan aksi, Edwin Leslesy, juga belum memberikan keterangan resmi terkait dasar klaim tersebut.
Di sisi lain, pihak Kodim 1506/Namlea merespons dengan penegasan yang tidak kalah keras. Mereka menyatakan seluruh prajurit bekerja dalam koridor perintah komando dan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, termasuk membekingi kegiatan pertambangan ilegal.
“TNI AD menjunjung tinggi hukum. Seluruh prajurit Kodim 1506/Namlea bekerja sesuai perintah Komando Atas dan tidak membekingi kegiatan ilegal dalam bentuk apa pun,” demikian pernyataan yang disampaikan sumber resmi Kodim.
Pernyataan itu sekaligus membuka ruang klarifikasi: jika terdapat dugaan pelanggaran, jalurnya bukan di media sosial, melainkan melalui mekanisme hukum militer. Kodim menyebut pelaporan dapat disampaikan ke Polisi Militer Daerah Militer XV/Pattimura (Pomdam XV/Pattimura), POM TNI, atau Denpom terdekat, lengkap dengan bukti dan saksi.
Di balik pernyataan yang formal itu, tersimpan pola yang kerap berulang dalam isu-isu tambang di Indonesia: tuduhan yang muncul di ruang publik lebih cepat dari proses verifikasi, sementara bantahan institusional datang melalui jalur prosedural yang lebih lambat dan tertutup.
Di Gunung Botak, situasi itu tidak berdiri dalam ruang kosong. Wilayah ini telah lama dikenal sebagai kawasan tambang emas yang memicu pergerakan ekonomi informal, migrasi pekerja, hingga gesekan sosial. Dalam lanskap seperti itu, kehadiran aparat keamanan sering kali berada di garis tipis antara stabilisasi dan kecurigaan.
Aksi yang direncanakan menuju Markas Besar TNI (Mabes TNI) dan Istana Negara (Istana Negara) memperluas eskalasi isu ini dari level lokal ke panggung nasional. Namun, sejauh ini, belum ada konfirmasi publik dari pihak-pihak yang dituju mengenai materi tudingan maupun rencana aksi tersebut.
Pertanyaan yang tersisa bukan hanya soal benar atau tidaknya dugaan yang beredar, tetapi juga soal bagaimana negara mengelola wilayah yang sejak lama berada dalam area abu-abu: antara tambang rakyat, tambang ilegal, dan pengawasan keamanan yang berlapis.
Sampai saat ini, tidak ada verifikasi terbuka mengenai klaim setoran yang disebut dalam poster tersebut. Tidak ada pula bukti yang dipublikasikan yang dapat diuji secara independen. Di titik inilah ruang publik kembali berada dalam ketegangan yang sama: antara desakan transparansi dan kebutuhan menjaga prosedur pembuktian.
Kodim sendiri menegaskan bahwa evaluasi personel merupakan kewenangan rantai komando Tentara Nasional Indonesia, bukan tekanan opini yang belum teruji. Namun di sisi lain, tuntutan publik, benar atau tidak, tetap menjadi bagian dari dinamika kontrol sosial terhadap institusi negara.
Gunung Botak, sekali lagi, menjadi cermin. Bukan hanya tentang emas di perut bumi, tetapi juga tentang bagaimana informasi, kekuasaan, dan kecurigaan saling berkelindan di permukaannya. (Dhet)
