Home / Jakarta

Senin, 17 Agustus 2026 - 20:37 WIB

Dewan Pers Tegaskan Penghalangan Kerja Jurnalistik Adalah Kriminal: Ancam Pidana Pasal 18 UU Pers!

JAKARTA, SRN  — Dewan Pers menyampaikan sikap tegas terkait insiden kemerdekaan pers yang terjadi pada 11 Agustus 2026. Peristiwa tersebut dinilai telah mengganggu kebebasan dan independensi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik di lapangan.

Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers mengingatkan seluruh pihak bahwa wartawan memiliki jaminan hukum serta hak konstitusional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi Ancaman Pidana Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Dewan Pers menegaskan bahwa tindakan intimidasi, intervensi, maupun penghalangan terhadap kerja jurnalistik tidak dapat ditoleransi. Segala bentuk tindakan menghambat wartawan dapat dijerat sanksi pidana secara tegas.

Kecaman ini terkait Intimidasi dan pengusiran wartawan (TV One, BeritaSatu TV, dan Kompas TV) oleh sekelompok orang saat melakukan peliputan investigasi di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara.

Selain itu pernyataan bernada merendahkan wartawan yang disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI/Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, saat diwawancarai terkait kehadiran SBY dalam Sidang Tahunan dan Upacara Kemerdekaan RI.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).”

Bukan sekadar soal Wartawan, tapi hak publik untuk tahu. Penegasan ini dikeluarkan bukan semata-mata untuk membela kepentingan profesi wartawan, melainkan demi melindungi hak fundamental masyarakat. Kerja jurnalistik adalah pilar utama keterbukaan informasi publik.

“Kerja jurnalistik bukan hanya soal wartawan, tetapi ini adalah soal hak publik untuk tahu (public’s right to know),” tegas Dewan Pers dalam peryataannya, Kamis 13 Agustus 2026.

Baca Juga  Patroli Skala Besar TNI-Polri untuk Jamin Rasa Aman dan Tertibkan Situasi

Dengan dilayangkannya imbauan keras ini, Dewan Pers mendesak seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, maupun aparat penegak hukum untuk bersikap kooperatif dan menghormati kemerdekaan pers demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.( red ).

Share :

Baca Juga

Jakarta

Drs. Maripin Munthe, Ketum AKRINDO, Kecam Pelaku Penghinaan dan Intimidasi terhadap Pekerja Wartawan

Jakarta

Prabowo Rehabilitasi Dua Guru ASN yang Kena Pecat dari Luwu Utara, Sulawesi

Jakarta

Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan Untuk Pembangunan Nasional

Hukum

Dua Surat Perintah dan Sitaan Rp461 Miliar: Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Pertanyakan Keabsahan Penggeledahan Sentul

Jakarta

Organisasi Kemasyarakatan Dukung Program “Jaga Jakarta”, Siap Bersinergi dengan Polda Metro Jaya

Jakarta

Proyek Perumahan Permata dePORIS di Kalideres Beroperasi, Status Izin PBG Masih Tanda Tanya

Jakarta

SOROTAN REKAM JEJAK: Sekjen LBH BONGKAR Kritisi Penunjukan Nanik S. Deyang Sebagai Kepala BGN Baru Terkait Kasus Masa Lalu

Jakarta

 Kriminalisasi Pers vs Mekanisme Hukum: Ketika Laporan Polisi Justru Membungkam Kerja Jurnalistik.

Contact Us